Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Permintaan Domestik Naik, RI Tetap Lanjut Ekspor Gas ke Singapura

Industri pengguna gas bumi meminta penerima manfaat harga gas bumi tertentu (HGBT) US$6 per Mmbtu diperluas.
Ilustrasi jaringan pipa gas/Bloomberg
Ilustrasi jaringan pipa gas/Bloomberg

Ini Permintaan Industri Soal Penjualan Gas

Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) meminta kepastian dari pemerintah terkait dengan perluasan industri penerima manfaat harga gas bumi tertentu atau HGBT sebesar US$6 per Mmbtu. 

Vice Chairman FIPGB Achmad Wijaya berpendapat pemerintah belum memiliki peta jalan yang jelas terkait dengan alokasi dan harga gas untuk mendukung daya saing industri mendatang. Menurut Achmad, kepastian perluasan HGBT pada industri mesti dilakukan setelah pemerintah memutuskan perpanjangan kontrak ekspor ke Singapura hingga lima tahun mendatang.

“Soal pasokan ke Singapura tidak apa-apa, kami tidak bermasalah, tetapi kami minta kepastian 5 tahun ke depan apakah kami masih bisa menikmati HGBT US$6 per Mmbtu untuk diperluas,” kata Achmad saat dihubungi, Jumat (28/10/2022).

Selain itu, Achmad meminta pemerintah untuk memastikan pasokan gas mendatang tetap terjaga di tengah meningkatnya kegiatan industri saat ini.

“Kepastian gas itu ke depan kalau industri meledak apa persiapannya, kita tidak punya perencanaan,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro meminta pemerintah untuk tetap memerhatikan alokasi gas untuk kebutuhan industri dalam negeri selepas adanya perpanjangan kontrak penjualan gas hingga 2028.

“Perlu dicek di klausul untuk bisa direalokasi sehingga perpanjangannya oke. Di dalam ketentuannya harus dibuat hati-hati kalau kebutuhan kita meningkat signifikan harus bisa dinegosiasikan,” kata Komaidi saat dihubungi, Jumat (28/10/2022).

Komaidi menilai positif komitmen pemerintah untuk memperpanjang kontrak penjualan gas untuk Singapura tersebut. Menurut Komaidi, keputusan pemerintah itu justru strategis untuk menjaga hubungan diplomatik kedua negara sahabat tersebut.

“Di satu sisi pemerintah perlu devisa dan ada dimensi hubungan diplomatik antar negara yang tetap dijaga,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper