Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah merampungkan kebijakan paket subsidi hingga insentif keuangan lainnya untuk pembelian kendaraan listrik di tengah masyarakat. Kebijakan yang menyasar langsung pada kemampuan daya beli masyarakat itu diharapkan ikut mengerek populasi kendaraan listrik di dalam negeri.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam agenda Special Event Road to G20 by Himpuni di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).
“Kami sedang bekerja keras memfinalkan bagaimana kita memberikan subsidi kepada kendaraan listrik, sepeda motor, dan transportasi umum lainnya sehingga dalam 10 tahun ke depan kita betul-betul bisa mandiri dengan energi baru terbarukan [EBT],” kata Luhut.
Luhut menyadari terdapat sejumlah tantangan terkait dengan inisiatif pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Misalkan, harga EBT saat ini yang masih belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi berbasis fosil seperti bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara.
Menurutnya, komitmen pemerintah untuk segera memberikan paket insentif keuangan yang masif bakal efektif dalam meningkatkan populasi kendaraan listrik di tengah masyarakat. Harapannya, peralihan penggunaan kendaraan itu dapat menekan ongkos produksi dan daya yang mesti dikeluarkan mendatang.
“Saya menganggap tantangan itu masalah populasi saja, kalau populasi terus tumbuh masalah itu bisa teratasi lewat mekanisme pasar,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mengalihkan subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) pada pengadaan baterai kendaraan listrik di tingkat konsumen.
Direktur Utama PT IBC Toto Nugroho mengatakan, pengalihan subsidi energi berbasis fosil itu mesti dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, serta pembelian kendaraan listrik di tengah pengembangan industri baterai dalam negeri.
Menurut Toto, insentif pada sisi konsumen dan produsen kendaraan, serta baterai listrik itu sudah mulai dilakukan oleh sejumlah negara maju. Dia mencontohkan, China dan Taiwan mengalihkan alokasi belanja impor BBM mereka untuk subsidi pembelian baterai kendaraan listrik.
“Bagaimana subsidi-subsidi yang sekarang untuk impor BBM sebenarnya di negara lain dialihkan untuk mempercepat kendaraan listrik, itu salah satu tantangan ke depan yang cukup signifikan,” kata Toto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Toto mengatakan, manuver sejumlah negara yang belakangan mulai mengalihkan subsidi energi mereka kepada baterai dan kendaraan listrik ikut mengerek tingkat pembelian transportasi berbasis setrum tersebut.
“Ke depan kami bisa dibantu Komisi VII untuk bagaimana beberapa aspek subsidi energi yang dahulu dilakukan ini juga bisa dilakukan subsidi baterai sehingga masyarakat bisa mengadopsi baterai untuk roda dua dan empat,” tuturnya.
