Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengklaim minat investor untuk berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara cukup tinggi meski dibayangi sejumlah tantangan, salah satunya ancaman resesi di 2023.
Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono menjelaskan pihaknya akan menawarkan proyek-proyek prioritas tahap pertama yang akan dikerjakan hingga 2024.
Dia mengatakan peluang-peluang investasi tersebut akan ditawarkan ke mitra strategis dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, sudah ada cukup banyak calon investor yang menyatakan minat untuk menjajaki peluang investasi di IKN.
"Sejauh ini potensial investor yang tertarik berkontribusi investasi di IKN jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, kita tinggal menyeleksi proposal yang konkret yang saling menguntungkan dan yang paling menarik untuk pembangunan IKN," kata Sidik kepada Bisnis, Senin (17/10/2022).
Sidik menjelaskan Otorita IKN bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan menyelenggarakan jajak pasar dalam mempromosikan berbagai potensi investasi di IKN serta mendengarkan berbagai aspirasi dari investor.
Calon investor yang akan diundang adalah berbagai pelaku usaha dari dalam dan luar negeri. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan IKN, termasuk terkait dengan target tahun 2024 berupa terbentuknya ekosistem wilayah inti pusat pemerintahan.
Baca Juga
"Kegiatan jajak pasar pada pekan ini rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi tamu kehormatan sekaligus narasumber utama," ungkapnya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan guna menarik minat investor, Otorita IKN tengah menyiapkan tiga hal penting.
Pertama, menyelesaikan RPP Investasi Khusus Insentif di IKN. Kedua, menyiapkan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). Ketiga, melaksanakan jajak pasar proyek IKN.
Dia menjelaskan bahwa Otorita IKN bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian lain yang terkait akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha.
“Ada beberapa insentif fiskal dan non-fiskal yang memang kita rancang bersama untuk membuat para investor dapat melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang.
