Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pada tahun ini tidak ada Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang dikhususkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Tidak ada yang namanya BLT UMKM, adanya BLT BBM dan BSU,” ujar Direktur Anggaran Bidang PMK Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka, Kamis (6/10/2022).
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 mengarahkan daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 dalam upaya mendukung program penanganan dampak inflasi.
Adapun perlindungan sosial tersebut merupakan BLT sebagai bantalan atas penaikan harga BBM milik Pertamina. Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada beleid tersebut dianggarkan sebesar 2 persen yang bersumber dari dana transfer umum (DTU).
Sebagai informasi, Kemenkeu telah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bantuan pengganti subsidi BBM yang telah disiapkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Sosial Pemda.
"Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan nelayan," demikian bunyi diktum a Pasal 2 ayat 2 beleid yang diteken Menkeu Sri Mulyani pada 5 September 2022 lalu.
Lebih lanjut Putut Hari menjelaskan bahwa dengan demikian penyaluran bantuan yang direncanakan mulai Oktober bagi UMKM dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing, bukan dari pemerintah pusat.
“Itu menjadi diskresi daerah apakah akan diarahkan untuk bantuan ojek, subsidi transportasi, bantuan ke usaha mikro. Jadi, tidak kemudian semuanya untuk UMKM. Tergantung kebijakan daerahnya,” lanjutnya.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai bank penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), BLT UMKM, mengungkapkan hingga saat ini belum ada instruksi untuk penyaluran bantuan tersebut.
“Khusus terkait BPUM 2022, sampai dengan saat ini belum ada instruksi kepada BRI untuk menjadi bank penyalur,” ujar Sekretaris Perusahaan BBRI Aestika Oryza Gunarto, Selasa (4/10/2022).
Adapun Menteri Koperasi UKM Teten Masduki mengungkapkan BLT UMKM saat ini masih dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
"BLT UMKM saat ini belum ada keputusan [cair], jadi masih dibicarakan di Kementerian Perekonomian," katanya, Kamis (6/10/2022).
Sebelumnya pada saat pernyatan penaikan harga BBM 3 September lalu, Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan DAU bagi pelaku usaha mikro maupun mandiri.
“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” ungkapnya.
Meski dikabarkan akan cair mulai Oktober, saat ini masih belum ada kejelasan kepastian bantuan bagi para pelaku UMKM. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak terlalu berharap pada janji-janji bansos yang kerap digaungkan.
Tidak mudah bagi pemda masing-masing untuk mendata dan menyalurkan dana tersebut, terlebih menurutnya BLT UMKM tahun lalu yang kurang tepat sasaran.
“Jangan terlalu berharap dengan BLT UMKM yang dijanjikan, lebih baik menggunakan dana sendiri. Spirit memberikan bantuan boleh, ya kalau kebagian Alhamdulillah,” ujarnya, Kamis (6/10/2022).
