Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAI Commuter Tanggapi Rencana Akuisisi oleh Pemprov DKI Jakarta

PT Kereta Commuter Indonesia menyebut belum pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana akuisisi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dikelola oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) berada di dipo kereta, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dikelola oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) berada di dipo kereta, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia menanggapi rencana akuisisi yang diungkapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) itu.

VP Corporate Secretary Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan rencana akuisisi tersebut.

Dia mengatakan saat ini masih fokus untuk meningkatkan frekuensi perjalanan KRL dan minat masyarakat untuk menggunakan salah satu moda transportasi publik tersebut.

"Kalau ke KAI Commuter secara langsung tidak ada. Mungkin sama pemegang saham ada pembicaraan ke situ tapi pasti ada kajian-kajiannya," jelas Anne, Rabu (5/10/2022).

Menurut Anne, proses akuisisi pasti tidak mudah. Harus ada kajian dari berbagai sisi seperti hukum (legal), bisnis, keuangan, dan aturan yang menaungi perusahaan.

Apalagi, KAI Commuter yang mengoperasikan KRL Jabodetabek tidak hanya berada pada satu provinsi saja.

"Sampai saat ini, kalau dari KAI Commuter yang sudah melayani Jabodetabek, Jogja-Solo, Bandung, dan Surabaya, apakah iya DKI [Jakarta] yang mengelola itu semua?," terang Anne.

Sebelumnya, wacana adanya akuisisi KCI oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT Moda Integrasi Jabodetabek (MITJ) disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Syafrin menegaskan bahwa rencana akuisisi itu merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo.

"Ini kan amanat ratas [rapat terbatas] Pak Presiden yang notulensi sudah ada. Artinya Jakarta terus berupaya apa yang sudah diamanatkan Pak Presiden," kata Syafrin kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Untuk diketahui, rencana akuisisi ini sebelumnya sudah muncul dari sejak sebelum pandemi Covid-19. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper