Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan adanya penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya berdampak kecil terhadap harga komoditas pangan.
Dia menyebutkan telah memberikan izin kenaikan tarif terhadap angkutan penyeberangan sebesar 8 hingga 11 persen, tetapi sulit untuk mematok tarif angkutan darat.
Baca Juga
“Angkutan penyeberangan itu kami berikan kenaikan 8 sampai 11 persen, untuk di darat itu tidak ada satu harga yang kami patok karena yang bicara adalah supply and demand. Saya pikir kenaikan tidak lebih dari 10 persen, dan transportasi ini terhadap komponen harga komoditas hanya 10-20 persen, jadi dampak total 1-1,5 persen [terhadap harga pangan],” katanya kepada awak media di Pasar Induk Beras Cipinang, Senin (3/10/2022).
Kemenhub memiliki andil dalam mengurangi disparitas harga pangan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dalam melakukan distribusi pangan dari daerah surplus ke defisit.
Sementara itu Budi menyebutkan distribusi yang dilakukan bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan sebelumnya. Mengambil contoh pengiriman minyak goreng yang langsung dari Medan, Sumatra Utara, menuju Maluku. Artinya tidak perlu lagi terpusat pengiriman dari Jawa.
Budi juga mengungkapkan bahwa disparitas harga pangan terutama di Indonesia Timur berangsur menurun. Kini wilayah Merauke telah menjadi produsen beras untuk Papua dan diharapkan dapat suplai untuk wilayah timur lainnya.
“Ternyata beras di Merauke itu banyak, tetapi harganya murah sekali, jadi bersama Bulog kami kerja sama, papua dikover beras oleh Merauke. Mereka sudah kami bantu improvement pasca panen, karena kami harapkan Merauke juga suplai NTT,” lanjut Budi.
Meski dari sisi kualitas masih kalah dari produksi di Sulawesi Selatan, Budi berharap dalam 3 hingga 6 bulan ke depan beras di Merauke dapat menyusul Sulawesi.
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Nasional Kementerian Perdagangan, sejak harga BBM naik per 3 September 2022, harga beras hingga cabai terpantau mengalami kenaikan.
Untuk itu pemerintah telah melakukan intervensi seperti meminta pemerintah daerah menggunakan dua persen dana transfer umum untuk subsidi biaya logistik pangan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turut meminta peranpemerintah daerah untuk turun tangan mengambil langkah dalam stabilisasi harga melalui dana tersebut.
“Kalau respon Pemda cepat, seperti di Denpasar, Bali, berapa pun harga bergejolak, Pemda berikan bantuan sehingga harga di pasar standar,” paparnya.
Sebelumnya pun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para menteri, gubernur, hingga Kepolisian untuk membantu stabilisasi harga pangan.
“Ada tollways [tol laut] Pak Menhub atau gunakan data dua persen Pemda. Ini jangka pendek, jangka panjang akan dibahas dengan stakeholders lain,” tutupnya.
