Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha meminta pemerintah untuk memperpanjang durasi rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan batu bara menjadi lima tahunan sebagai tindaklanjut atas rencana dua pengimpor utama China dan India membatasi pembakaran batu bara di pasar domestik pada 2026 mendatang.
Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan perpanjangan durasi RKAB itu mendesak dilakukan untuk memetakan alokasi belanja modal serta aset perusahaan menyusul potensi turunnya kuota impor dari dua negara pembeli utama tersebut.
“Perusahaan bisa memetakan kebutuhan investasinya kalau kami lihat India dan China itu kan masa kritisnya pada 2026 China akan membakar batu bara maksimum 4,3 miliar ton di 2025-2026, India 1,3 miliar ton kita harus antisipasi,” kata Singgih saat dihubungi, Minggu (2/10/2022).
Penyesuaian RKAB itu, kata dia, dapat meminimalisir dampak negatif dari potensi turunnya permintaan batu bara di pasar internasional beberapa tahun ke depan. Dia berpendapat perpanjangan RKAB itu dapat memetakan arah tambang batu bara lebih jelas mengacu pada potensi pasar internasional yang susut lima tahun ke depan.
“Begitu produksi tidak tepat yang risiko bukan hanya keuangan negara tetapi juga lingkungan tambang ditinggal atau dikurangi tanpa peta yang jelas akan mengganggu lingkungan,” kata dia.
Seperti diketahui, kebutuhan impor batu bara dari China diproyeksikan mencapai 240 juta ton pada tahun ini. Sementara India yang memperbanyak kualitas batu bara rendah diproyeksikan akan melakukan impor sebanyak 140 juta ton hingga akhir tahun ini. Adapun, Indonesia berpotensi mengekspor 190 juta batu bara dengan 54 persen pasar didominasi China dan India.
Baca Juga
Sementara untuk kebutuhan domestik, PT Perusahaan Listrik Nasional (Persero) atau PLN dipastikan akan menyerap sekitar 137 juta ton batu bara hingga akhir tahun ini. Di sisi lain, total kebutuhan domestik diprediksikan tembus di angka 165 juta ton.
“Namun industri pertambangan batu bara Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dan Timur dihadapkan dengan intensitas hujan yg terus meningkat sampai akhir tahun. Kondisi ini bukan saja mempengaruhi produksi, namun juga aktivitas muat,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan penerapan kebijakan badan layanan umum (BLU) Batubara akan berlaku surut atau efektif sejak Januari 2022. Rencananya, kebijakan badan pungutan batu bara itu akan diatur di dalam payung hukum peraturan presiden atau Perpres.
“Kita sekarang sedang menentukan due date dari pelaksanaan BLU, dilaksanakan awal Januari 2022, Ini merupakan proses. BLU Ini tidak akan menyebabkan pelaksanaan klausul dan kondisi yang sudah diterapkan berlaku pada saat BLU ini terbit,” kata Arifin saat rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (9/8/2022).
Menurut Arifin, kebijakan BLU berlaku surut itu dapat terlaksana lantaran pembahasan ihwal entitas khusus batu bara itu sudah dilakukan sejak awal tahun ini.
Malahan, kata dia, pemerintah sudah menetapkan kebijakan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang bersinggungan dengan materi BLU tersebut.
