Bisnis.com, SOLO - Pemerintah mewacanakan konversi kompor gas ke kompor listrik pada tahun depan. Program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan PLN.
Konversi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kondisi kelebihan pasokan daya atau surplus listrik yang dialami oleh PLN.
Selain itu, kebijakan pemerintah ini juga untuk mengurangi impor LPG karena saat ini 75 persen pemenuhan kebutuhan LPG di Indonesia berasal dari luar negeri.
Dilansir dari esdm.go.id, tercatat pada 2019 impor elpiji mencapai 5,71 juta Metrik Ton dengan nilai sebesar USD2.590 juta sementara sisanya 2,06 juta Metrik Ton berasal domestik.
Tak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas sepanjang 2021 mencapai US$ 196,20 miliar atau setara US$ 2.805 triliun.
Impor migas ini meningkat 38,59 persen dibandingkan 2020 dengan nilai impor US$141,57 miliar atau setara Rp2.024 triliun. Kenaikan harga migas pada tahun ini berpotensi memperbesar biaya impor komoditas energi tersebut.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, mengatakan saat ini LPG non-subsidi dipatok Rp 17.750 per kilogram.
“Jika dibandingkan kompor induksi, yang 7,19 kwh setara kompor induksi dengan menggunakan tarif subsidi sebesar Rp 630 per kwh, akan didapatkan angka sebesar Rp 4.530,” kata Mamit.
Ia juga mencontohkan jika pelanggan menggunakan daya listrik 900 volt ampere (VA) golongan subsidi. Biaya untuk setiap kwh yang muncul pada golongan daya tersebut adalah Rp 630 per kwh. Jika dibandingkan dengan harga LPG subsidi, selisihnya hanya Rp 500-1.000.
Dilihat dari sisi penggunaan, kompor induksi relatif lebih murah bila dibandingkan dengan kompor gas elpiji.
Berdasarkan hasil uji coba, untuk memasak 1 liter air menggunakan kompor induksi 1.200 watt hanya memerlukan biaya sebesar Rp158, sedangkan dengan kompor elpiji tabung 12 kilogram sekitar Rp 176.
Hal senada juga dikatakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang mengatakan bahwa penggunaan kompor listrik 40 persen lebih murah dibanding penggunaan kompor gas.
