Bisnis.com, JAKARTA — Pengetatan kebijakan moneter Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan fiskal yang juga lebih ketat pada tahun depan dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif untuk mengatasi lonjakan inflasi berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi ke depan.
Oleh karena itu, menurutnya upaya pengendalian laju inflasi saat ini perlu dimaksimalkan, khususnya setelah kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Selain itu, Faisal mengatakan dorongan kepada dunia usaha juga menjadi salah satu tantangan. Pasalnya, pemerintah telah mengurangi banyak insentif, terutama untuk tahun depan sejalan dengan target defisit APBN yang harus kembali ke bawah level 3 persen.
Faisal berpendapat, penarikan insentif untuk pemulihan dunia usaha perlu dilakukan secara selektif dan bertahap, mengingat belum semua sektor telah kembali pulih.
“Pengurangan pemberian insentif 2023 harus pelan-pelan dan bertahap, mengikuti skala prioritas dengan melihat sektor mana yang sudah bisa dikurangi atau belum, karena setiap sektor memiliki tingkat pemulihan dan daya tahan yang berbeda,” katanya kepada Bisnis, Minggu (25/9/2022).
Baca Juga
Dia mencontohkan, sektor pariwisata saat ini bahkan belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Oleh karena itu, insentif pada sektor ini perlu diertimbangkan untuk tetap diberikan. Demikian pula untuk sektor lainnya yang belum kembali pulih.
“Demikian juga insentif yang sifatnya kontraproduktif antara satu dengan sektor lainnya perlu dipertimbangkan ulang dalam kondisi sepeti ini, intinya perlu ada skala prioritas dalam normalisasi kebijakan fiskal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, upaya menanggulangi dampak dari inflasi juga perlu dilakukan sehingga tidak menghambat pemulihan ekonomi.
“Karena jika inflasi sudah tinggi, kebijakan fiskal ketat, insentif banyak dikurangi, dan kebijakan moneter ketat, pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Padahal pada 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi justru lebih tinggi di 5,3 persen,” kata Faisal.
Sebagaimana diketahui, pada Rapat Dewan Gubernur September 2022, Bi mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin ke level 4,25 persen.
Keputusan tersebut sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk merespons lonjakan inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM.
Di samping itu, kenaikan suku bunga acuan juga ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan normalisasi suku bunga acuan the Fed di tahun ini yang lebih agresif dari perkiraan sebelumnya.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada rentang 75–100 bps.
Dia mengatakan, kenaikan suku bunga acuan sebagai respons tingginya inflasi akan mempengaruhi kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi.
Hal ini berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Namun demikian, dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung lebih terbatas untuk tahun ini.
“Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 cenderung terbatas karena mengingat transmisi suku bunga memerlukan waktu penyesuaian setidaknya 2 hingga 3 kuartal,” kata dia.
Josua mengatakan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan terhadap laju pertumbuhan ekonomi baru akan terlihat pada tahun depan. Pada tahun ini, perekonomian domestik diperkirakan tetap tumbuh kuat sebesar 5 persen.
“Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan cukup solid di level 5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan melambat di bawah level 5 persen,” jelasnya.
