Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengimbau perbaikan data penerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan sosial (Bansos) agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Raker Kementerian BUMN bersama DPR RI Komisi VI pada Kamis, (12/9/2022) lalu.
"Kita sangat mendorong data-data ini [penerima BLT BBM dan Bansos] diperbaiki, karena jangan sampai juga teman-teman yang ada di BUMN nanti terjebak, seakan-akan kita yang menyalahgunakan data ini untuk kepentingan BUMN itu sendiri," kata Erick, dikutip pada Senin (12/9/2022).
Erick menegaskan, pihaknya memastikan Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero) yang berperan dalam penyaluran bansos tersebut untuk menjalankan amanat sesuai dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, bukan dari internal Kementerian BUMN atau perusahaan pelat merah lain.
"Untuk BLT dan bansos kita pastikan data yang kami terima bukan dari kami. Kami hanya mengerjakan sesuai degan penugasan, apa yang dilakukan Himbara, apa yang dilakukan PT Pos, itu semua bukan dari kami," ujarnya.
Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan BLT BBM kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat sebesar Rp150.000 per orang selama 4 bulan. Artinya, setiap orang akan menerima Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak dua kali.
Dengan demikian, Erick beserta jajarannya akan menjamin penyaluran BLT dan bansos sebagai pengalihan subsidi BBM yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia akan tepat sasaran dan tepat waktu.
"Kalau kita lihat yang namanya penugasan ini, Komisi VI sendiri sudah melihat lebih banyak yang nol-nol bukan yang profit. Sementara kita korporasi diminta dividen setinggi-tingginya. Jadi, ini kita terbuka secara transparan dan kita mendukung, data ini penting agar tepat sasaran, ini yang kita dorong," jelasnya.
