Bisnis.com, JAKARTA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp125,2 triliun dalam RAPBN TA 2023.
Persetujuan terhadap pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2023 ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Pagu anggaran Kementerian PUPR 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan.
Selain itu Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 ha.
Sementara itu, kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun. Pada 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 km dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km.
Di bidang jalan dan jembatan pada 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km.
Selanjutnya, anggaran di bidang permukiman pada 2023 sebesar Rp25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter per detik, optimalisasi SPAM sebanyak 680 sambungan rumah (SR).
Kemudian, pembangunan SPAM berbasis masyarakat sebanyak 276.000 SR, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 26.500 KK dan sanitasi berbasis masyarakat dengan layanan 93.720 KK.
Selanjutnya, dilakukan penataan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 ha, penataan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 ha.
Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui program PISEW di 1.340 Kecamatan, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.750 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 20 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, rehabilitasi dan eenovasi pasar serta pembangunan prasarana olahraga.
Adapun, anggaran di bidang perumahan pada 2023 sebesar Rp6,9 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya.
Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai untuk membuka lapangan kerja di desa, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja 743.000 orang.
