Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM tetap tidak akan mencukupi, meskipun harga minyak global turun. Pemerintah pun memilih menaikkan harga BBM mulai hari ini.
Dia menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi energi Rp502 triliun. Total anggaran itu mencakup subsidi serta kompensasi untuk BBM, liquid petroleum gas (LPG), dan listrik.
Meskipun anggaran subsidi dan kompensasi energi sudah naik tiga kali lipat dari alokasi awal, dananya ternyata tidak mencukupi kebutuhan. Penyebabnya, kondisi saat ini tidak sesuai dengan asumsi dalam penentuan anggaran subsidi.
Menurut Sri Mulyani, meskipun harga minyak global turun dari kondisi saat ini yang rata-rata di US$104,9 per barrel, anggaran subsidi tetap tidak akan cukup sampai akhir tahun. Hal tersebut menjdi salah satu alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, tetapi Rp653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata US$99,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (3/8/2022).
Anggaran subsidi Rp502 triliun diperoleh dari asumsi harga minyak US$100 per barrel dengan kurs 14.700. Jika rata-rata harga minyak menjadi US$99, kebutuhan subsidi tetap naik menjadi Rp653 triliun karena konsumsi pertalite dan solar yang melebihi asumsi.
Lalu, jika rata-rata harga minyak menjadi US$85, kebutuhan subsidi tetap naik menjadi Rp591 triliun. Melesetnya asumsi nilai tukar dan volume konsumsi menyebabkan penurunan harga minyak global tidak akan membuat anggaran subsidi tetap cukup.
“Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis,” kata Sri Mulyani.
