Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Corporate Secertary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menggelar pendaftaran pembelian BBM bersubsidi melalui MyPertamina. Dia melaporkan hingga saat ini tercatat sebanyak 1 juta lebih kendaraan telah terdaftar di aplikasi MyPertamina.
"Kami masih menunggu arahan dari pemerintah terkait kebijakan harga BBM Subsidi," kata Irto saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/8/2022).
Pertamina, imbuhnya, saat ini masih gencar melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat penggunaan MyPertamina. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang merasa berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi dapat segera mendaftarkan kendaraannya.
Sementara itu, di tengah wacana kenaikan harga BBM, Pertamina mengakui terjadi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi hingga 1-2 persen dari rata-rata harian.
Namun, Irto memastikan Pertamina akan terus menjaga pasokan BBM saat ini maupun nanti ketika terjadi kenaikan harga. "Maka dari itu kita berharap konsumen bisa hemat dalam menggunakan BBM, dan membeli sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Baca Juga
Di samping itu, Irto juga menginformasikan terkait implementasi QR Code yang belum diputuskan pelaksanaannya hingga saat ini.
Sebelumnya, perseroan mencanangkan akan memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code MyPertamina pada awal Agustus lalu.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan pemerintah tengah konsen untuk menjaga alokasi anggaran subsidi energi tidak lebih dari Rp502 triliun pada tahun ini. Konsen itu menguat beberapa kali dalam kesempatan rapat kabinet beberapa waktu terakhir.
Arah pembahasan kabinet itu menyusul komitmen pemerintah untuk menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir 2022 berada di level bawah 4 persen dari PDB. Apalagi, kata Arifin, penerimaan negara belakangan menyusut akibat efek lonjakan harga komoditas atau windfall yang mulai melandai.
“Kita sekarang masih defisit, kita batasi 3 persen kembali ke UU [APBN 2022] itu memang yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (26/8/2022).
Adapun, proyeksi defisit APBN telah diturunkan menjadi 4,50 dalam Perpres 98/2022, dari sebelumnya 4,85 persen berdasarkan UU APBN Tahun Anggaran 2022.
Dengan demikian, Arifin mengatakan, pemerintah masih mengkaji dengan rinci terkait dengan opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi hingga pembatasan pembelian Pertalite dan Solar pada paruh kedua tahun ini.
Harapannya, alokasi anggaran subsidi energi tidak kembali mengalami kenaikkan dari pagu yang ditetapkan pada APBN tahun ini.
