Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR M. Amir Uskara mengaku belum ada obrolan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang direncanakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Amir kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur BI dan Ketua OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/8/2022)
"Belum ada, belum kalau di Komisi XI," katanya.
Hingga saat ini, Amir mengaku belum mendapatkan laporan terkait rencana kenaikan harga BBM dari Badan Anggaran (Banggar).
Pasalnya, untuk mengajukan kebijakan terkait, minimal harus disepakati di Banggar. Namun, belum ada anggota Banggar yang memberikan laporan terkait rencana tersebut kepada Amir.
"Iya harusnya ada kesepakatan dulu di Banggar karena itu kan terkait dengan bagaimana mengelola APBN dan itu harus dikonsultasikan ke Banggar. Itu harus disepakati," jelasnya.
Baca Juga
Meski naik tidaknya harga BBM merupakan kewenangan pemerintah, Amir sebagai anggota DPR cuma bisa memperingatkan agar kenaikan tersebut tidak berdampak besar terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin.
Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga BBM sudah pasti akan berpengaruh terhadap inflasi sehingga dia berharap dampak kenaikan harga terhadap inflasi tidak terlampau tinggi, sesuai dengan yang ditargetkan dalam APBN.
Di samping itu, dia mengaku, penambahan bantuan sosial (bansos) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
pada Senin (29/8/2022) juga belum dibahas di Banggar.
"[Bansos] Itu salah satu yang memang harus disepakati, makanya itu harus dibicarakan di Banggar, termasuk [rencana] kenaikan harga BBM," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sinyal-sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi. Sinyal tersebut semakin menguat setelah pemerintah mengumumkan akan memberikan bansos kepada masyarakat miskin dan rentan miskin senilai Rp24,17 triliun sebagai upaya pengalihan subsidi BBM.
