Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran Rp5,3 triliun untuk memulai pembangunan 19 paket proyek infrastruktur tahap pertama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta para pemenang tender yang telah melakukan kontrak untuk pembangunan infrastruktur di IKN untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut sesuai target yang ditetapkan.
"Saya berharap seluruh paket pekerjaan yang terkait dapat dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan," kata Basuki dikutip dari keterangannya, Selasa (30/8/2022).
Dia menjabarkan, untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022-2024, PUPR telah menyusun rencana dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun.
Adapun, perincian kontrak 19 paket pekerjaan yang telah ditandatangani pada Senin (29/8/2022) meliputi Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun.
Di susul untuk Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
Menteri Basuki mengimbau agar para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk bertindak dengan profesional, kerja cepat, kerja produktif, rutin memeriksa masalah di lapangan, aktif memberikan solusi, dan berorientasi pada hasil nyata.
"Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik," tegasnya.
Merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Basuki juga menekankan agar pembangunan infrastruktur IKN memenuhi dua tujuan yaitu jaminan mutu dan estetika.
Basuki mengungkapkan pesan Jokowi yang meminta agar pembangunan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, sehingga tercipta konsep "Future Smart Forest City of Indonesia" yang sustainable dan menghindari kekumuhan baru di lokasi IKN.
"Tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan," ujar Basuki.
Di samping itu, Kementerian PUPR memastikan setelah penandatangan kontrak berlangsung, progres pembangunan akan langsung dimulai agar dapat selesai sesuai target pada 2024.
