Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah untuk mulai mensosialisasikan urgensi dari rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada paruh kedua tahun ini.
Luhut mengatakan pemerintah cenderung memilih untuk mengurangi subsidi pada komoditas BBM menyusul harga minyak mentah dunia yang diproyeksikan kembali menguat hingga akhir tahun ini. Sebagai gantinya, Luhut menggarisbawahi, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk sejumlah program lainnya terkait dengan upaya meredam inflasi domestik tahun ini.
“Terkait kemungkinan kenaikkan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, pangdam, dandrem dan seterusnya mensosialisasikan untuk memberikan dukungan, ini bukan seperti perang dunia ketiga ini memang dinamika yang dihadapi seluruh dunia,” kata Luhut saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).
Di sisi lain, Luhut menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak susulan akibat kenaikkan harga BBM tersebut. Misalnya, otoritas moneter telah mengucurkan anggaran bantuan sosial (Bansos) mencapai Rp24,7 triliun untuk program bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah dan transfer daerah.
Pergeseran anggaran subsidi BBM untuk Bansos itu diharapkan dapat menekan potensi naiknya inflasi inti, angkutan hingga volatile food pada paruh kedua tahun ini. Menurut Luhut, pemerintah sudah mengkaji dampak ikutan pada setiap simulasi kenaikkan harga Pertalite dan Solar sebesar Rp500 per liter.
Dia mengungkapkan biasanya kenaikan harga BBM akan diikuti dengan penyesuaian harga pada kelompok barang dan jasa terkait konstruksi, makanan dan minuman jadi, sembako, produksi hortikultura dan buah.
“Sekarang kita subsidi Rp502 triliun, kalau subsidi bisa kita kurangi kita alihkan pada kegiatan-kegiatan lain itu lebih bagus seperti saya di Bali sekarang ini semua bertahap kita lakukan untuk motor listrik, mobil listrik dan B40,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memberikan bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi BBM. Pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menugaskan adanya pemberian bansos dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Bansos tersebut menurutnya dapat meredam tekanan dari kenaikan harga sejumlah barang dalam beberapa waktu terakhir.
“[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).
