Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha menyambut baik langkah pemerintah yang akan menggelontorkan tambahan bantuan sosial (bansos) seiring rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menuturkan, bansos tersebut dapat meminimalisir daya beli yang diperkirakan turun akibat kenaikan harga BBM. Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini.
"Ini sangat dibutuhkan. Terutama kita lihat saat ini pemerintah sedang mengevaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Mereka juga mempersiapkan karena bansos ini sangat dibutuhkan dengan kondisi di mana kita harus meningkatkan daya beli," kata Shinta saat ditemui di sela-sela Rakornas Apindo di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Shinta menuturkan kebijakan mengenai kenaikan harga BBM yang akan diambil pemerintah perlu menjadi perhatian, terutama dampaknya terhadap inflasi. Berdasarkan data BPS, dampak kenaikan harga BBM pada 2005 mendorong inflasi mencapai 17 persen. Sementara itu, saat kenaikan harga BBM pada 2013 besaran inflasi 8,38 persen dan pada 2014 sebesar 8,36 persen.
"Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turunkan [daya beli], makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ujarnya.
Shinta menilai rencana kenaikan harga BBM ini bukan pada waktu yang tepat ketika sektor usaha baru mulai pulih. Sebab, kata dia, selama ini pengusaha juga telah mengeluarkan biaya produksi yang tinggi akibat pandemi dan situasi global.
"Yang jelas kalau ditanya, kita enggak siap sekarang. Yang jelas waktunya bukan sekarang," tuturnya.
Namun, dia memahami langkah pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi karena dampak kenaikan harga minyak dunia yang membebani APBN negara.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan bansos tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).
Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000.
Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
