Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyambut baik bantuan sosial (bansos) yang bakal dikucurkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan jika harga BBM jadi dinaikkan.
Dia menilai langkah tersebut dapat meminimalisir dampak terhadap inflasi seiring dengan rencana pemerintah yang dalam waktu dekat bakal menyesuaikan harga BBM.
Hariyadi menuturkan dampak kenaikan BBM juga akan mempengaruhi pada lonjakan harga di bidang usaha perhotelan dan restoran. Namun, dia memperkirakan kenaikannya tidak terlalu besar yaitu hanya di bawah 10 persen.
“Kalau kita mau menaikkan tidak akan signifikan. Karena ini kembali ke market kemampuan daya belinya. Kalaupun ada kenaikan tidak besar, range-nya 10 persen ke bawah. Jika lebih dari itu akan bereaksi itu,” kata Hariyadi kepada awak media saat Rakornas Apindo di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Selain kenaikan harga BBM, dia mengatakan lonjakan harga pangan juga dapat mengerek inflasi. Oleh karena itu, dia menilai subtitusi impor bahan pangan sangat mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, bahan pangan adalah salah satu sumber inflasi terbesar Indonesia.
“Soal inflasi dan segala macam memang penyumbang inflasi itu dari makanan bahan pokok utama. Yang kita lihat sejauh ini belum terlalu optimal memanfaatkan bahan baku kita, selain beras ya yang sudah swasembada, tapi jagung, bawang dan terutama gandum kita harus impor,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).
Menkeu memaparkan, pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000.
Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
