Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh tambahan alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2022.
Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis menegaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan 98 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur di IKN.
"Dapat kami laporkan, tambahan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp5,1 trilliun tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Infrastruktur IKN sebanyak 98 paket dengan total nilai pagu pengadaan sebesar Rp26,9 trilliun," kata Muis di Gedung Auditorium, Senin (29/8/2022).
Dia menjabarkan progress penanganan dari paket-paket kegiatan pembangunan IKN yang telah dilakukan sampai saat ini. Dari target 98 paket proyek di tahun ini, beberapa di antaranya telah terkontrak.
Perinciannya, sebanyak 16 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp2,042 triliun. Selain itu, pada hari ini, Senin (29/8/2022) sebanyak 19 paket kontrak pekerjaan di IKN telah ditandatangani dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,32 triliun.
"Sedang dalam proses tender atau seleksi sebanyak 64 paket dengan total nilai pagu pengadaan sebesar Rp20,66 Triliun," jelasnya.
Selain itu, proyek yang masih dalam proses persiapan tender sebanyak 18 paket dengan total nilai rencana pagu pengadaan sebesar Rp4,225 triliun.
Untuk mempercepat realisasi penyerapan keuangan TA 2022 pada proyek IKN, Muis mengungkapkan pihaknya melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mengakselerasi proses pelaksanaan penyelesaian revisi anggaran.
Di samping itu, Kementerian PUPR telah menganggarkan alokasi dana untuk membangun infrastruktur dasar sampai dengan 2024 senilai Rp49,53 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar IKN seperti pekerjaan jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor-kantor kementerian koordinator dan sekretariat negara, dan prasarana dasar lainnya seperti hunian pekerja konstruksi, pengerjaan air baku, dan drainase.
"Saya berharap seluruh paket pekerjaan yang terkait dengannya dapat dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan. Hal ini sesuai pesan bapak Presiden RI bahwa prioritas pembangunan nasional ke depan adalah pembangunan infrastruktur IKN, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan," ujar Basuki.
