Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Proyek IKN Utamakan Barang Lokal, LKPP Bekukan 13.600 Produk Impor

Pembangunan proyek infrastruktur di IKN ditargetkan akan menyerap Produk Dalam Negeri (PDN) secara keseluruhan.
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022)./ Antara @nyoman_nuartarnrn
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022)./ Antara @nyoman_nuartarnrn

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditargetkan akan menyerap Produk Dalam Negeri (PDN) secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan lewat upaya pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur dasar IKN tahun ini.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan saat ini pihaknya telah membekukan 13.600 produk impor. Artinya produk-produk tersebut saat ini sudah tidak dapat diakses dan dibeli oleh pelaksana konstruksi.

"Atas saran Presiden, total 13.600 produk impor sudah kita bekukan, tentu kita akan kerja sama terus dengan badan otorita dan Kementerian PUPR produk lokal ini akan menjadi prioritas," kata Azwar, di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).

Pihaknya memastikan PDN akan terus diterapkan sehingga tidak ada lagi produk konstruksi yang impor dari luar negeri. Bahkan, tak hanya bahan konstruksi, dia juga memastikan barang elektronik pun mengoptimalkan produk lokal.

"Pembangunan ini bukan hanya fisik tapi mendorong agregat ekonomi kita tumbuh dan ini kita sepakati bersama," ujarnya.

Selain pengadaan barang, LKPP bersama PUPR juga mendorong produktivitas UMKM lokal. Dia memastikan setelah IKN terwujud, kota tersebut tidak hanya dihuni oleh masyarakat pendatang saja, tapi ekonomi warga lokal di wilayah tersebut juga akan ikut bergerak.

Sekretaris Kementerian PUPR Zainal Fatah menegaskan untuk pengadaan barang dan jasa saat ini menerapkan sistem lelang umum melalui e-Katalog yang telah diterapkan seoptimal mungkin oleh pemerintah.

"Jadi Pak Kepala KPP juga sempat ditambahkan jadi upaya percepatan ini bukan hanya didukung oleh bagaimana manajemen kontraktor dan konsultan tetapi juga ekosistem yang ada di dalam negeri," ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper