Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bocor Berulang PLTP, ESDM Bakal Cabut Izin Pengeboran Halliburton?

Kementerian ESDM mendalami sejumlah insiden yang terjadi di PLTP yang menggandeng Halliburton sebagai kontraktor.
Pengembangan PLTP Sorik Marapi dengan kapasitas total sebesar 240 MW merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. /ebtke.esdm.go.id
Pengembangan PLTP Sorik Marapi dengan kapasitas total sebesar 240 MW merupakan salah satu proyek strategis nasional dan menjadi bagian dalam Program 35.000 MW maupun Program FTP 10.000 MW Tahap II. /ebtke.esdm.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendalami sejumlah insiden yang terjadi di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang menggandeng PT Halliburton Drilling Systems Indonesia sebagai kontraktor.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan kajian itu dilakukan menyusul laporan sejumlah insiden yang terjadi di sejumlah lapangan yang menggandeng perusahaan jasa pengeboran asal Amerika Serikat tersebut.

“Kami mendapat laporan tapi sekarang kami dalami untuk yang di Geo Dipa, Dieng. Kasusnya agak berbeda di sana [dari Sorik Marapi],” kata Dadan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, Senin (22/8/2022).

Selain itu, Dadan mengatakan, beberapa insiden di PLTP yang menggandeng PT Halliburton Drilling Systems Indonesia juga terjadi di PLTP Sarulla dan PLTP Cisolok-Cisukarame.

“Kami juga mengalami di Cisolok, kami sedang pelajari,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izin jasa pengeboran PT Halliburton Drilling Systems Indonesia menyusul insiden berulang semburan liar atau blow out gas Hidrogen Sulfida (H2S) dari proyek yang dioperasikan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) selama satu tahun terakhir.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menilai sejumlah insiden yang terjadi di beberapa wilayah kerja panas bumi (WKP) dalam negeri disebabkan karena kerja sama yang dijalin operator bersama dengan penyedia jasa yang cenderung menekan ongkos pengeboran. Konsekuensinya, sejumlah aspek berkaitan dengan kualitas perlengkapan dan keamanan dihiraukan.

“Tim komersial mencari kontraktor yang serba murah saja aspek kualitas tidak diperhatikan dan beberapa peralatan operasi yang dibutuhkan itu malah ditanggalkan karena kejar harga murah,” kata Maman saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (22/8/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper