Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dalam kondisi aman serta proses distribusi dilakukan dengan maksimal.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi
“Rata-rata konsumsi harian BBM nasional di 2022 ini sudah lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum pandemi di 2019. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan," kata Irto dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/8/2022).
Irto menjelaskan ketahanan stok untuk Pertalite dan Solar sangat aman. Pertamina mencatat stok per 19 Agustus di atas 19 hari dan produksi terus dilakukan.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan untuk proses distribusi dan kondisi stok di SPBU juga akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Center (PICC), sehingga SPBU yang stoknya sudah dibatas minimal dapat segera disuplai kembali.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan di tengah tingginya harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi yang memang peruntukkan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran.
"Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kami akan pilih yang terbaik karena subsisdi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi,"ujar Arifin melalui siaran pers, dikutip Sabtu (20/8/2022).
Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar seiring dorongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk melonggarkan harga BBM murah tersebut.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan lembaganya tidak bakal menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar masing-masing sebesar 5,45 juta kiloliter dan 2,28 juta kiloliter pada akhir tahun ini.
Dengan demikian, pemerintah mesti segera membatasi pembelian BBM bersubsidi sembari menyesuaikan kembali harga jual di tingkat konsumen.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah merampungkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang ditargetkan selesai pada bulan ini sebagai petunjuk teknis (Juknis) pembatasan pembelian BBM bersubsidi di tengah masyarakat.
