Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi sinyal untuk melibatkan para pengembang dalam proyek pembangunan perumahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan IKN hanya akan menyerap APBN paling banyak 20 persen, sisanya akan bersumber dari partisipasi pihak swasta.
Iwan mengatakan pihaknya berupaya mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk terlibat di IKN. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari rencana pemindahan ibu kota negara.
“IKN bukan sekadar proyek tapi menghidupkan simpul ekonomi baru, sehingga di harapkan sektor perumahan salah satu sektor yang bisa ikut berkontribusi dan tumbuh di sana [IKN],” kata Iwan di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dalam penyediaan hunian di IKN nanti tidak hanya akan mengandalkan APBN.
Endra menjelaskan untuk pembangunan hunian di IKN saat ini yang menggunakan APBN hanya difokuskan untuk rumah susun pekerja dan hunian menteri. Sementara itu, untuk hunian ASN dan masyarakat nantinya akan sangat terbuka kesempatannya untuk melibat para pengembang.
“2023 kita lelang, itu kan kebutuhannya tidak hanya dari APBN, apalagi kemarin Pak Presiden mengatakan seperti itu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam rencana penyediaan hunian di IKN nantinya akan lebih berfokus pada hunian vertikal mengingat terbatasnya lahan yang ada.
Endra menambahkan bahwa sesuai dengan arah pembangunan IKN, maka fokus pembangunan tidak hanya untuk pemerintahan.
“Pasti nanti pemerintah akan masuk duluan karena di mana pun pembangunan ibu kota negara pemerintah masuk duluan karena itu membuktikan kita serius, nah kalau itu sudah masuk baru yang lain mau ikut,” ungkapnya.
