Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai upaya pemerintah dalam menyediakan hunian kepada masyarakat masih memerlukan kolaborasi banyak pihak, khususnya dari swasta.
Dia menuturkan penyediaan hunian yang layak untuk masyarakat tidak hanya untuk menyelesaikan masalah tempat tinggal. Namun, upaya penyediaan hunian juga ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Untuk itu, dalam gelaran Hari Perumahan Nasional (Hapernas) pemerintah akan terus mendorong kerja sama dan kolaborasi para pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk meningkatkan pembangunan hunian layak untuk masyarakat.
“Saya ingin mengajak kerja sama dengan seluruh stakeholder untuk bisa menangani perumahan untuk masyrakat Indonesia,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dalam penyediaan hunian kepada masyarakat, khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat bergantung kepada anggaran pemerintah pusat.
Menurutnya, kontribusi dari pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah dan swasta masih sangat minim. Menurutnya, dengan kolaborasi tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan rumah di sektor perumahan yang masih menumpuk.
“Ada kolaborasi untuk kemiskinan ekstrem melibatkan pemerintah daerah, melibatkan CSR,” ungkapnya.
