Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Otorita IKN (Ibu Kota Negara) Bambang Susantono mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan guna membangun kepercayaan pasar dan investor, sehingga ke depan banyak investasi swasta untuk melanjutkan pembangunan di masa depan.
"Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN memang mendapatkan alokasi dari APBN sehingga dari sini diharapkan menjadi pengungkit sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar," ujar Bambang Susantono di Samarinda seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/8/2022).
Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN ini, dia menuturkan pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasalnya, Badan Otorita IKN juga menginginkan peran swasta dalam pembangunan di kawasan IKN. Menurutnya, metode pembiayaan kreatif (creative financing) yang baru seperti municipal bond, SDG bond, ataupun green bond, menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan.
"Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika Ibu Kota Nusantara mempunyai ESG yang baik," imbuhnya.
Menurutnya, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas IKN, termasuk penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN.
Bambang ingin membuktikan pada 2024 mendatang ada target-target yang bisa dilihat, yakni ada sekitar 921 hektare yang akan dilengkapi, bukan hanya membangun gedung, tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.
"Itu merupakan sejumlah target yang ingin kami capai secara berjenjang, dengan demikian tentu investor akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang akan dibangun berkelanjutan," ujar Bambang.
Selain ingin menyampaikan ke masyarakat tentang berbagai hal mengenai IKN, Bambang juga berharap mendapat masukan dari berbagai pihak baik terkait lingkungan, sosial, dan lainnya.
Semakin bagus pemerintah dan masyarakat menangani masalah lingkungan, sosial, dan masalah yang berhubungan dengan tata kelola, maka biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun.
"Semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan bersih, makin terbuka pula peluang mendapatkan investasi," katanya
