Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Proyek Infrastruktur IKN Baru September, BI Sudah Pamer Efek untuk Kaltim

Proyek infrastruktur pra IKN di Kalimantan Timur telah membawa wilayah ini ke area inflasi ekonomi.
Huma Betang Umai, karya SHAU Architectures, Studi APTA dan Cilaki memenangkan juara kedua desain Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara - Dok. Kementerian PUPR
Huma Betang Umai, karya SHAU Architectures, Studi APTA dan Cilaki memenangkan juara kedua desain Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara - Dok. Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengklaim dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa di provinsi ini, terutama dari sisi ekonomi.

"Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujar Kepala BI KPw Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali di Samarinda seperti dilansir Antara, Minggu (14/8/2022).

Sebagai gambaran, pemerintah pusat dirancang baru September 2022 mendatang memulai proyek fisik di IKN. Meski demikian, sejumlah proyek pendahuluan infrastruktur dasar telah dirintis seperti Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku untuk kebutuhan air bersih masih berlanjut.

Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.

Meski demikian, dia mengatakan ke depan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya akan menjadi bagian dari isu yang harus diantisipasi. Pasalnya pembangunan IKN melibatkan ribuan pekerja yang membutuhkan kecukupan kebutuhan pokok hingga transportasi yang dapat menyebabkan inflasi tinggi.

"Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan," ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan government to government (G2G) dan business to business (B2B).

Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.

Sedangkan di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.

"Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini juga sedang dikembangkan 'food estate' berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan, guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim," ucap Ricky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper