Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (persero) menyebutkan menunggu keputusan pemerintah mengenai kebijakan pengendalian BBM subsidi.
Hasil final kebijakan BBM subsidi nantinya akan bergantung kepada hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang akan mengatur jenis kendaraan yang dapat mengakses BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan revisi aturan untuk membatasi pembelian Pertalite sudah memasuki tahap finalisasi di pemerintah.
"Masih difinalisasi oleh pemerintah. Tenggat waktunya belum ada, nanti pemerintah yang akan menyampailan update-nya," ujar dia saat dihubungi Tempo pada Minggu, (14/8/2022).
Dia menyebutkan Pertamina hingga saat ini masih belum akan menerapkan pembatasan pembelian pertalite. Sebab belum ada payung hukum atas kebijakan ini.
Baca Juga
Pemerintah sendiri terus menggaungkan tentang kemungkinan BBM subsidi jebol hingga akhir tahun. Irto sebelumnya menyebutkan penyaluran BBM bersubsidi pada semester pertama tahun ini sudah melampaui 50 persen dari kuota. “Bahkan untuk BBM jenis Pertalite sudah disalurkan lebih dari 60 persen dari kuota."
Namun ia memastikan stok BBM subdisi jenis pertalite dan solar secara nasional masih aman. "Kalo bicara stok nasional di Pertamina sebenarnya posisinya aman," kata dia.
Dia mengaku sudah mengecek pagi ini bahwa secara nasional stok pertalite ada di level 17 hari ke depan, sementara stok solar 19 hari ke depan. "Dan terus diproduksi. Artinya stok secara nasional di Pertamina mencukupi," tutur Irto. Namun Irto tidak menjelaskan berapa banyak stok yang tersedia saat ini.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memperluas cakupan pendaftaran kepada masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kali ini, area pendaftaran telah meliputi wilayah Jabodetabek yang pada tahap awal belum masuk.
Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga telah memperluas wilayah pendaftaran hingga 50 kota atau kabupaten. Hal itu dilakukan seiring dengan tingginya pendaftar dari seluruh wilayah.
Dikutip dari laman subsiditepat.mypertamina.id, pendaftaran untuk wilayah Jabodetabek yang diprioritaskan pada pengguna yang berdomisili atau berencana bepergian ke wilayah Kota Jakarta Timur, Kota Bogor, Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi.
Hingga akhir Juli 2022, kata Irto, jumlah kendaraan yang mendaftar di aplikasi MyPertamina sebanyak lebih dari 400 ribu. Dari sejumlah kendaraan yang terdaftar, mayoritas mengkonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite.
Dia menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya pada Program Subsidi Tepat ini tidak hanya terbatas pada kota atau kabupaten yang memang secara resmi telah dibuka periode pendaftarannya, tapi dari seluruh provinsi di Indonesia.
Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Ke depan, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.
Irto meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir, karena booth pendaftaran langsung untuk membeli pertalite akan tetap disediakan untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar atau akses Internet. “Bagi yang punya, bisa langsung ke website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui menu Subsidi Tepat di Aplikasi MyPertamina. Tinggal isi dan upload dokumen yang diperlukan,” kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga telah kembali meminta agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dengan begitu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.
Dengan tak terkendalinya penjualan BBM bersubsidi, menurut dia, alokasi subsidi dan kompensasi energi dapat melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini. "Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ucap Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
