Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran senilai Rp6 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pada tahun depannya pihaknya mendapatkan alokasi tambahan anggaran tambahan di luar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Jadi 2023 disetujui tambahan dari alokasi dulu Rp26 triliun, Rp20 triliun untuk IKN, Rp6 triliun untuk yang reguler bendungan dan perumahan,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk bisa menyelesaikan pembangunan bendungan pada tahun depan.
Sebelumnya Basuki mengatakan jika hanya dengan alokasi pagu tahun anggaran 2023, pihaknya hanya dapat menyelesaikan 3 bendungan, sedangkan untuk mengejar target penyelesaian bendungan hingga 2023 maka perlu menyelesaikan sekitar 13 bendungan pada tahun depan.
“Kalau dengan alokasinya, kita lagi minta tambahan alokasi untuk bisa menyelesaikan 13, tapi yang bisa secara fisik diselesaikan 3 dengan anggaran dipa saat ini, yang dibutuhkan Rp6,5 triliun,” terangnya.
Baca Juga
Adapun, untuk tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air hanya mendapatkan alokasi pagu indikatif senilai Rp35,8 triliun.
Dari jumlah itu, Rp9,32 triliun dialokasikan untuk pembangunan bendungan dengan target melanjutkan 24 pembangunan dan penyelesaian 3 bendungan. Kementerian PUPR menargetkan Bendungan Cipanas, Bendungan Karian, dan Bendungan Sepaku Semoi untuk selesai pada tahun depan.
