Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah membeberkan sejumlah perkembangan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) sekaligus antisipasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terkait Pembangunan IKN.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Rohaniah menyatakan untuk kategori pembangunan jalan dan jembatan yaitu Jembatan Pulau Balang telah selesai dibangun dengan menghabiskan dana Rp1,4 triliun menggunakan dana SBSN.
“Selain itu, beberapa preservasi jalan lainnya untuk menghubungkan IKN diantaranya, yaitu SP.3 Lempake – SP.3 Sambera – Santan sebesar Rp132,98 miliar dengan realisasi Rp66,91 miliar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2022).
Dia menambahkan pembangunan jalan Batu Aji – Kuaro telah terealisasi sebesar Rp41,77 miliar dari anggaran Rp82,67 miliar. Selanjutnya, simpang Itchi – simpang 3 Riko Segmen I & II telah menghabiskan Rp23,20 miliar dari total anggaran Rp154,69 miliar serta simpang Blusuh – Bts. Kalteng yang dialokasikan Rp81,55 miliar dan terealisasi sebesar Rp4,09 miliar.
Untuk sarana penunjang air bersih, Rohaniah mengungkapkan bahwa prasarana intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku sudah terealisasi sebesar Rp34,14 miliar dari total nilai Multi Years Contract (MYC) Rp344,69 miliar, dimana nilai kontrak saat ini sebesar Rp139,82 miliar.
“Juga dianggarkan untuk pembangunan penyediaan Air Baku Sangkulirang sebesar Rp6,64 miliar,” ungkapnya.
Selanjutnya, realisasi pembangunan bendungan Sepaku Semoi mencapai Rp98,50 miliar dari alokasi pagu 2022 sebesar Rp105,26 miliar dengan total nilai proyek sebesar Rp556,42 miliar (MYC).
Sedangkan, pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, sebagai infrastruktur pendukung IKN lainnya, telah selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 2021.
Di sisi lain, Rohaniah memastikan Kanwil DJKN Kaltimtara terlibat dalam Gugus Tugas Perumusan Strategi Pengelolaan BMN dan Aset Negara lainnya dalam rangka Pemindahan Ibukota Negara guna mengantisipasi Pengelolaan BMN terkait Pembangunan IKN.
“Terutama untuk memberikan informasi/ masukan terkait kondisi dan perkembangan asset yang ada di wilayah IKN. Sebagai langkah awal, Kanwil DJKN Kaltimtara telah melaksanakan pemetaan BMN yang ada di wilayah IKN dan wilayah pengembangan IKN pada Mei 2022,” sebutnya.
Di satu sisi, Rohaniah menjelaskan pelaksanaan APBN masih dalam risiko ketidakpastian akibat pandemi yang diikuti munculnya varian baru maupun ketidakpastian perekonomian global.
“Selain itu, tahun 2022 juga merupakan tahun terakhir defisit APBN melampaui 3 persen," jelasnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa sinergi kuat antar unit Kementerian Keuangan merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam mencapai konsolidasi fiskal pada tahun 2023.
“Pendapatan negara harus semakin meningkat melalui peningkatan penerimaan [collecting more] termasuk juga penajaman pada belanja [spending better] harus semakin diperkuat,” pungkasnya.
