Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih dalam tahap pemantauan.
"Sementara ini, untuk isu BBM itu kami sedang melihat perkembangannya, tetapi untuk LPG sedang dicari rumusan dan saya pikir ini sudah sering disampaikan yaitu skemanya yang diubah yaitu dari subsidi barang menjadi subsidi orang," katanya dikutip melalui Youtube KompasTV, Senin (8/8/2022).
Lebih lanjut, dia menjelaskan yang dimaksudkan dengan subsidi orang adalah penerima subsidi menjadi lebih pasti karena membutuhkan data yang akurat agar sasaran yang dituju menjadi lebih jelas.
"Ini juga jadi pembelajaran, semestinya malu bagi yang tidak berhak menerima subsidi tetapi justru menerima sehingga dengan skema ini diharapkan dapat membatasi orang yang tidak berhak menerima subsidi, maka tidak dapat subsidi," ungkapnya.
Menurut catatan Bisnis, Moeldoko pernah mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah telah bekerja keras agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga-harga komoditas, imbas dari ketidakpastian kokdisi ekonomi global. Salah satunya memberikan subsidi untuk harga BBM dan gas yang nilainya mencapai Rp502 triliun.
"Jadi, bapak ibu yang naik sepeda motor, itu negara menyubsidi Rp3,7 juta dalam 1 tahun. Bagi yang naik mobil, negara menyubsidi Rp19,2 juta setahun. Untuk itu, saya mohon kita berhemat dalam menggunakan BBM," ujarnya lewat rilis KSP, Minggu (7/8/2022).
Baca Juga
Dia melanjutkan, Indonesia yang menjadi bagian global, sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak normal yang berupa ancaman krisis pangan, energi, dan ketidakpastian global yang bisa memicu terjadinya krisis ekonomi.
Bahkan, kenaikan harga BBM subsidi kemungkinan segera dilakukan seiring meningkatnya subsidi energi hampir empat kali lipat yang mencapai Rp520 triliun pada 2022.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menilai bahwa meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2022 sebesar 5,4 persen (year-on-year/yoy) sangat baik.
"Indonesia masih harus tetap waspada karena ancaman kenaikan inflasi masih mengintai. Tingginya harga minyak dan komoditas global menjadi salah satu faktor pendorong inflasi," ujarnya dalam rilisnya, Senin (8/8/2022).
Menurutnya, Indonesia harus waspada jika harga minyak dunia belum kembali turun dan tetap terjaga di atas US$100 dolar per barrel.
