Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemen PUPR Tekankan Pembangunan IKN Manfaatkan Material Lokal

Selain mengupayakan kehadiran mayoritas produk ramah lingkungan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga memprioritaskan produk lokal.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com 04 Agustus 2022  |  18:26 WIB
Kemen PUPR Tekankan Pembangunan IKN Manfaatkan Material Lokal
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembelanjaan bahan konstruksi pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur berasal dari material lokal. Untuk itu, Kemen PUPR menyiapkan e-Katalog untuk pengadaan material IKN. 

Penggunaan e-Katalog dilakukan untuk mengoptimalisasi produk dalam negeri, juga mendorong implementasi Instruksi Presiden No. 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Direktur Kelembagaan & Sumber Daya Konstruksi Kemen PUPR Nicodemus Daud menunjukkan data utilitasi beberapa produk dalam negeri masih rendah, artinya masih banyak produk impor yang memenuhi pasar nasional.

"Maka selain semua elemen atau material pembangunan IKN itu mengarah pada ramah lingkungan, memiliki sertifikasi menjadi penting untuk memastikan semua pembangunan menggunakan sebanyak-banyaknya produk dalam negeri," kata Nicodemus, di acara Seminar 'Mendukung Pemabngunan IKN Berkelanjutan' di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2022).

Dalam hal ini, pemerintah telah memafasilitasi lewat platform e-Katalog, di mana nantinya pembelanjaan pemerintah akan disalurkan ke produk-produk di dalamnya.

Nicodemus juga menekankan pada beberapa perusahaan konstruksi yang telah diajak kerja sama dalam pembangunan IKN, yaitu PT Indotruck dan Volvo Group untuk segera mendaftarkan produknya di e-Katalog.

Sebagai informasi, kedua perusahaan tersebut dipercaya untuk memperkenalkan sekaligus mengimplementasikan konstruksi dengan alat berat ramah lingkungan, sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan kawasan IKN berkelanjutan.

Lebih lanjut, Nicodemus juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo untuk pembelanjaan APBN harus menghindari impor. Dalam Inpres 2/2022 menyatakan impor barang maksimal 10 persen dan di tahun 2023 maksimal 5 persen. Oleh karenanya, dalam pembangunan IKN aturan tersebut akan diimplementasikan sesuai arahan.

"Kemudian ada komitmen APBN 400 Triliun itu adalah minimal untuk belanja penggunaan produk dalam negeri, BUMN pun bahkan ditekankan untuk belanja produk dalam negeri," tambahnya.

PUPR sendiri memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk pembangunaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur mencapai Rp 43,7 triliun untuk tahun 2022-2024.

Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono mengatakan anggaran tersebut diperlukan hanya untuk pembangunan oleh Kementerian PUPR.

"Ini baru dari PUPR, kita sampai 2024 butuh dana Rp 43 triliun ini untuk kita saja," kata Atyanto dalam kesempatan yang sama. 

Adapun biaya tersebut merupakan total dari estimasi kebutuhan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Beberapa di antaranya yaitu:

- Aspal sebanyak 396.620 ton
- Semen sebanyak 1.943.092. ton
- Baja sebanyak 425.418 ton
- Beton Pracetak 748.433 ton
- Peralatan 2.761 unit

Dari sejumlah kebutuhan material tersebut, Atyanto menegaskan bahwa itu baru estimasi yang dibutuhkan jajaran PUPR. Beda lagi dengan Kementerian lainnya yang memiliki proyek masing-masing.

"Dana ini belum termasuk Kemenhub membuat transportasi berbagai moda. Kemudian ada juga Kominfo bangun jaringan seluler serat optik," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

IKN Ibu Kota Baru ibu kota negara Pemindahan Ibu Kota Kementerian PUPR Menteri PUPR pupr KemenPUPR
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top