Bisnis.com, JAKARTA – Produsen Cap Panda PT Kino Indonesia Tbk. (KINO) dan PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) legowo menerima kenyataan insentif PPh 22 Impor tidak diberikan kepada industri makanan dan minuman.
Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan KINO Budi Muljono mengatakan keputusan pemerintah tidak memasukkan sektor industri sebagai penerima insentif harus diterima oleh pelaku industri.
"Sebab, tidak ada hal yang dapat kami lakukan dalam hal ini," ujar Budi kepada Bisnis, Senin (25/7/2022).
Kendati demikian, ujarnya, perusahaan berharap tetap bisa menerima benefit insentif tersebut. Terutama, dalam keadaan market yang sangat menantang seperti saat ini dengan inflasi dan nilai tukar dolar tinggi.
Mau tidak mau, Budi mengatakan KINO harus menekan berbagai ongkos produksi sebagai upaya mengurangi dampak inflasi di tengah tidak adanya insentif pajak impor.
Sejauh ini, KINO melakukan efisiensi di beberapa pos anggaran, terutama pembiayaan iklan dan promosi produk.
Kendati nilai impor langsung bahan baku produsen minuman merek Cap Panda tersebut di bawah 10 persen dari total ongkos produksi, tetapi dampak kenaikan harga komoditas akibat pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai.
Terpisah, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) juga angkat bicara mengenai tidak tercantumnya industri mamin sebagai penerima insentif PPh 22 Impor dalam PMK No. 114/2022 tentang tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak.
"Dari Mayora, kalau memang bisa dapat bagus. Kalau tidak apa mau dikata," kata perwakilan Mayora kepada Bisnis.
Sebab, bahan baku persero yang diimpor tergolong minoritas. Sebagian besar bahan baku Mayora seperti kopi dan kelapa disebut berasal dari dalam negeri.
Kendati demikian, insentif PPh 22 Impor akan cukup membantu perseroan dalam mengurangi ongkos produksi karena masih terdapat bahan baku yang diimpor, seperti gula rafinasi dan terigu.
Perlu diketahui, strategi pelaku industri mamin dalam mengantisipasi ancaman inflasi dan fluktuasi harga bahan baku mesti didukung dengan adanya insentif dari pemerintah.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan tidak banyak strategi yang diterapkan oleh pelaku industri mamin di dalam negeri untuk mengantisipasi ancaman tersebut.
"Pelaku usaha mamin mau tidak mau harus melakukan efisiensi di setiap lini pengeluaran serta melakukan substitusi impor sejumlah bahan baku," ujar Adhi kepada Bisnis.
Beberapa bahan baku mamin yang sudah mulai di substitusi, salah satunya terigu yang digantikan dengan bahan lain seperti tapioka dan tepung jagung. Tetapi, Adhi menilai substitusi tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar.
Sementara itu, sambungnya, penurunan biaya logistik ekspor-impor tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan periode Februari dan Maret tahun ini.
Menurut informasi dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), ongkos pengapalan barang impor masih melambung di kisaran 300-500 persen sejak akhir 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Pemerintah harus menyadari ini adalah kondisi krisis sehingga dibutuhkan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menekan inflasi," lanjutnya.
Selain PPh 22, Adhi menyebut insentif yang diperlukan adalah pembebasan bea masuk. Terutama, untuk bahan baku dan komoditas yang masuk ke dalam golongan barang dengan bea masuk ditanggung pemerintah.
"Ini akan efektif untuk menekan harga bahan baku sehingga harga produk tidak terlalu tinggi dan inflasi bisa ditekan. Setidaknya untuk masa krisis saja," ujarnya.
Perlu diketahui, data terbaru BPS yang menunjukkan penurunan impor sejumlah bahan baku industri mamin seperti gandum dan gula juga mengindikasikan geliat di sektor itu sedang terdistraksi. Komoditas gula dan kembang gula tercatat golongan barang yang mengalami penurunan terbesar pada Juni 2022, yakni 39,57 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dengan nilai US$152,8 juta.
