Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Berantas Mafia Tanah, Sertifikat Tanah Bakal Pakai Blockchain

Kementerian ATR/BPR meyakini digitalisasi layanan pertahanan dapat mencegat jalan mafia tanah, termasuk dengan implementasi blockchain pada sertifikat.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com 20 Juli 2022  |  09:34 WIB
Berantas Mafia Tanah, Sertifikat Tanah Bakal Pakai Blockchain
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan dengan pejabat lama Sofyan Djalil di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen memperkuat digitalisasi layanan pertanahan, termasuk dengan menggunakan sistem blockchain untuk sertifikat elektronik untuk memberantas mafia tanah.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyebutkan upaya tersebut merupakan prioritasnya untuk memerangi kasus mafia tanah yang semakin marak terjadi belakangan ini.

"Digitalisasi layanan pertanahan adalah program strategis dari Kementerian ATR/BPN dan terus saya jadikan prioritas. Dan kemudian, saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini seperti blockchain, itu untuk implementasi sertipikat elektronik," kata Hadi dikutip dari keterangan resminya, Rabu (20/7/2022).

Menurut Hadi, digitalisasi layanan ini dapat menghentikan gerak-gerik mafia tanah. Maka perlu dilakukan penyempurnaan guna menutup celah yang dimanfaatkan mereka

"Mafia tanah tidak akan bisa masuk dengan sistem digital yang akan saya bangun," lanjutnya.

Dengan begitu, ia meyakini masyarakat dapat lebih tenang dan tidak khawatir tanahnya akan hilang. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Di samping layanan digital yang saat ini telah direalisasikan, pihaknya terus melakukan pengecekan dan verifikasi secara manual untuk menghindari kesalahan.

"Kita harus melakukan double check, cek pertama adalah proses secara robot dimasukkan ke suatu sistem, ketika keluar kita harus cek lagi secara fisik, benar tidak, luasnya sekian, atas nama siapa, sesuai dengan yang diinginkan," paparnya.

Secara tegas ia meminta jajarannya untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Hadi melakukan digitalisasi layanan pertanahan sebagai bentuk penuntasan tiga instrukti utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia, menyelesaikan konflik terkait pertanahan, dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun untuk menyelesaikan persoalan mafia tanah, Hadi bertekad untuk memberantas hingga ke akarnya. Jika pelanggaran terjadi dalam lingkup kementeriannya, ia tak segan mencopot status, memproses secara hukum, dan memecatnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sertifikat tanah mafia tanah Hadi Tjahjanto kementerian atr/bpn
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top