Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan ketersediaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) akan tercukupi untuk menekan penyebaran wabah tersebut.
Selain mendatangkan vaksin dari luar negeri, pemerintah juga mengembangkan vaksin produksi dalam negeri untuk mengatasi wabah PMK.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito menjelaskan vaksin impor jenisnya sudah disesuaikan dengan serotype virus PMK yang ada di Indonesia.
Dia menyebut, sesuai Keputusan Menteri Pertanian No.517/KPTS/PK300/M7/2022, maka vaksin-vaksin yang disetujui untuk diimpor, antara lain Aftofor dari Prancis, Cavax FMD dari Republik Rakyat Tiongkok, Aftomune dari Brazil, lalu Aftogen Oleo dan Aftosa dari Argentina.
"Sebelum vaksin didistribusikan ke berbagai daerah, vaksin telah melalui uji kesesuaian," ujarnya, dikitup dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/7/2022).
Lebih lanjut, dia menjabarkan dari perkembangan distribusi dan realisasi vaksin PMK, pemerintah telah mengimpor 3 juta dosis vaksin yang dibagi dalam dua tahap vaksinasi.
Baca Juga
Tahap 1 sebanyak 800.000 dosis telah didistribusikan dan telah disuntikkan pada hewan ternak sebanyak 540.978 ekor, per 18 Juli 2022, sedangkan pada tahap kedua terdapat 2,2 juta dosis yang sedang dalam proses pendistribusian.
Untuk realisasi penyuntikan vaksin pada hewan ternak yang sehat telah dilakukan pemetaan per daerah. Pemetaan terbagi dalam empat warna. Provinsi dengan tanda warna ungu melebihi 75 peren vaksin yang diterima disuntikkan pada hewan ternak.
Sementara itu, provinsi dengan warna biru penyuntikannya berkisar antara 51-75 persen, warna kuning antara 26-50 persen, dan merah realisasinya kurang dari 25 persen.
Lalu, secara cakupan vaksinasi tertinggi per 18 Juli 2022 per provinsi, Jawa Timur tertinggi dengan jumlah hewan tervaksinasi sebanyak 24.746 ekor, Bali sebanyak 3.559 ekor, dan Jawa Tengah sebanyak 3.384 ekor.
Dalam pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah, ternyata petugas menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Beberapa diantaranya, seperti medan tempuh menuju kandang hewan yang cukup berat, sulitnya menjaga suhu vaksin agar tetap optimal saat akan disuntikkan ke ternak, serta tenaga vaksinator yang masih belum mencukupi.
Oleh sebab itu, dia mengatakan provinsi-provinsi lainnya dihimbau semakin gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK. Tak hanya itu, pemerintah kota dan kabupaten yang belum melaporkan total vaksinasi PMK diminta segera melaporkannya melalui sistem informasi kesehatan hewan nasional.
"Pemerintah dalam hal ini akan terus melakukan evaluasi koordinasi dan peningkatan kinerja, agar cakupan vaksinasi semakin besar," tegas Wiku.
