Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berjanji menggelar aksi ekstrem untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Luhut mengutarakan hal tersebut ketika menghadiri undangan Musyawarah Nasional (Munas) Perdana Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), yang diungkapnya di media sosial resminya, Sabtu (16/7/2022).
Luhut mengakui bahwa mayoritas keluhan dari para perwakilan masyarakat penghasil dan petani sawit dari tiap daerah, terutama seputaran kapan harga TBS sawit mulai naik.
"Saya terus menyampaikan bahwa kami akan terus membuka keran ekspor supaya harga TBS dapat kembali naik secara perlahan," tulis Luhut.
Luhut menyebut sawit merupakan sumber devisa strategis Indonesia sehingga perbaikan tata kelola harus terus berlanjut, sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo.
"Karena itu, kita akan melakukan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yaitu mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan data dan informasi secara komprehensif tentang industri kelapa sawit," tambahnya.
Baca Juga
Luhut pun berjanji kepada para peserta, terutama para kepala daerah penghasil sawit, bahwa masalah tata kelola sawit nasional yang sampai-sampai berdampak pada kelangkaan minyak goreng di pasaran beberapa waktu lalu, tidak akan terulang lagi ke depan.
Namun, Luhut juga meminta para kepala daerah punya komitmen yang sama dan tidak ikut 'main belakang'. Pemerintah daerah harus kompak untuk ikut mengupayakan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar, sekaligus pembangunan ekonomi nasional.
"Kita tentu tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Untuk itu, saya sampaikan bahwa saya membutuhkan komitmen dari seluruh Bupati dan Kepala Desa yang hadir hari ini agar tidak mencoba bermain-main setelah audit ini berjalan," tambahnya.
Selain itu, untuk mendongkrak harga TBS, Luhut menyebut pemerintah ke depan berkewajiban membuka pabrik kelapa sawit bila ada daerah yang memilliki lahan seluas 7.500 hektare. Hal ini dilakukan agar tidak ada permainan harga TBS di tingkat petani.
"Seluruh upaya ini tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada kekompakan dan sinergitas antara seluruh stakeholders. Karenanya, saya menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir hari ini untuk memberikan dukungan penuh pada kebijakan pemerintah," tutupnya.
