Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2022 kembali mengalami penurunan, menjadi sebesar US$406,3 miliar
Realisasi tersebut turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, US$410,1 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
“Secara tahunan, utang luar negeri Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen [year-on-year/yoy], lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0 persen yoy,” katanya dalam siaran pers, Jumat (15/7/2022).
Erwin merincikan posisi ULN Pemerintah pada Mei 2022 tercatat sebesar US$188,2 miliar terkontraksi 7,5 persen (yoy).
Realisasi tersebut lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 7,3 persen (yoy).
Penurunan ULN, lanjutnya, dipicu oleh beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo pada Mei 2022.
"Turunnya utang luar negeri juga dipengaruhi oleh sentimen global yang menyebabkan pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor asing," imbuhnya.
Sementara itu, pinjaman luar negeri pemerintah mengalami sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya, terutama pinjaman bilateral dari beberapa lembaga partner yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek prioritas.
Posisi ULN swasta pada Mei 2022 tercatat sebesar US$209,4 miliar, juga terkontraksi 0,7 persen (yoy) setelah tumbuh 0,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Penurunan tersebut disebabkan oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan yang mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen yoy, sejalan dengan pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo.
Erwin mengatakan ULN Indonesia pada periode tersebut tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga pada kisaran 32,3 persen, menurun dari rasio bulan sebelumnya sebesar 32,6 persen.
“Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7 persen dari total ULN,” jelasnya.
BI dan Pemerintah ke depan akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN pun akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
