Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan penandatanganan kontrak pemetaan lahan atau land development untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada hari ini, Jumat (15/7/2022).
Menteri Basuki mengungkapkan bawa pemetaan lahan merupakan tahapan awal dari pembangunan IKN yang ditargetkan akan dimulai Agustus 2022.
"Land development itu hasilnya kavling-kavling, mana kavling Istana, mana kavling DPR," kata Basuki di Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Basuki menyebut mayoritas tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN merupakan tanah pemerintah. Namun, ada beberapa wilayah yang merupakan lahan milik masyarakat, sehingga masih diperlukan proses pembebasan lahan.
"Ada sekian hektare yang [milik] masyarakat itu sedang diselesaikan oleh KLHK dan ATR/BPN, kalau yang untuk groundbreaking sudah pasti clean and clear," ujarnya.
Basuki mengungkapkan, pembangunan IKN nantinya tidak hanya melibatkan perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tapi juga terdapat perusahaan swasta.
Untuk diketahui, saat ini Kementerian PUPR telah membuka tender sejumlah proyek di IKN Nusantara. Total nilai proyek yang sudah ditenderkan mencapai Rp8,1 triliun yang mencakup pekerjaan jalan tol, gedung pemerintahan, perumahan, Istana Kepresidenan, dan beberapa proyek lainnya.
Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyebut pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas.
Dia mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.
"Sudah saya koordinasikan dengan bu Siti Nurbaya, saya juga akan kelapangan mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga pak Bambang [Kepala Badan Otorita IKN] segera bisa bekerja," ujar Hadi.
