Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai tender proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp8,12 triliun. Proyek mencakup pekerjaan perumahan, gedung istana kepresidenan, jalan hingga pengolahan sampah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Dia menargetkan penandatanganan kontrak pemetaan lahan akan dilaksanakan pada 15 Juli 2022.
Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.
Adapun, proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.
“Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200.000-an pekerja konstruksi,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).
Basuki mengatakan mayoritas tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN merupakan tanah pemerintah. Namun, ada beberapa wilayah yang merupakan lahan milik masyarakat, sehingga masih diperlukan proses pembebasan lahan.
"Ada sekian hektare yang [milik] masyarakat itu sedang diselesaikan oleh KLHK dan ATR/BPN, kalau yang untuk groundbreaking sudah pasti clean and clear," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Basuki mengungkapkan pada 15 Juli 2022, pihaknya akan menandatangani kontrak pemetaaan lahan atau land development yang merupakan proses awal pembangunan IKN. Menurutnya, hasil dari kontrak tersebut akan diumumkan sepekan menjelang waktu penandatanganan kontrak.
Sementara itu, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ada banyak peserta yang tertarik ikut tender proyek IKN.
