Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi siap jual atau lifting migas sepanjang semester I/2022 masih di bawah target.
Berdasarkan data yang dipaparkan SKK Migas, realisasi lifting minyak hingga Juni 2022 tercatat sebesar 616.600 barel per hari. Capaian itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan target lifting minyak pada APBN 2022 sebesar 704.000 barel per hari.
Sementara itu, realisasi lifting gas bumi sampai dengan semester I/2022 tercatat 5.326 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Humlah itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan target APBN 2022 sebesar 5.800 mmscfd.
Dengan demikian, capaian lifting migas pada semester I/2022 tercatat sebesar 1,57 juta barel setara minyak per hari atau hanya mencapai 90 persen dari target sepanjang tahun ini 1,73 juta boepd.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan rendahnya realisasi lifting migas pada periode tersebut disebabkan oleh mundurnya penyelesaian proyek-proyek besar yang diasumsikan menambah capaian produksi tahun ini.
“Contohnya JTB di saat kita menyusun APBN tahun ini, asumsinya JTB akan onstream di 2021, kemudian mundur dan mudah-mudahan akhir Juli dan awal Agustus bisa onstream. Tangguh Train III yang sesungguhnya saat kita menyusun semua di akhir 2021 tapi karena pandemi ini geser,” ujarnya di Jakarta, Jumat (15/7/2022).
Baca Juga
Dwi menambahkan, dari sisi investasi di sektor hulu migas hingga semester I/2022 hanya tercatat US$4,8 miliar atau hanya baru mencapai 36,4 persen dari target sepanjang tahun ini senilai Rp13,2 miliar.
Dia menjelaskan sejumlah faktor eksternal telah mempengaruhi capain investasi yakni tren transisi energi yang telah membuat persaingan investasi di sektor hulu migas kian ketat.
Selain itu, gejolak geopolitik yang disebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina telah membuat banyak investor menahan minatnya untuk berinvestasi, terutama pada bisnis yang berisiko tinggi.
“Indonesia sedang fight bertransformasi betul, berupaya memperbaiki investasi, perizinan investasi, insentif untuk keekonomian, pemerintah terbuka dalam hal ini,” ungkapnya.
