Bisnis.com, JAKARTA - B20 Finance & Infrastructure Task Force menggelar forum dialog B20-G20 Indonesia, Kamis (14/7/2022) di Bali. Dialog bersama ini mengambil tema “Building Coalitions to Enable Greener and Smarter Infrastructure Development at Scale” yang menekankan pada pembiayaan berkelanjutan demi pemulihan global.
Sesudah acara bersama B20 Finance & Infrastructure Task Force, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari seluruh negara anggota G20 juga akan bertemu secara terpisah di Bali pada 15-16 Juli 2022.
Dialog B20-G20 Indonesia diinisiasi oleh B20 Finance & Infrastructure Task Force bersama dengan PwC Indonesia sebagai Knowledge Partner. Sesi ini dimulai dengan opening remarks dari Chair of B20 Finance & Infrastructure Task Force/CEO Indonesia Investment Authority (INA) Dr. Ridha Wirakusumah, dilanjutkan dengan sambutan dari Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani, dan Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Arsjad Rasjid.
Selain itu, acara ini juga mendatangkan beberapa menteri kabinet dan perwakilan kementerian, antara lain Menteri Bappenas RI Suharso Monoarfa, Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menkeu RI Suahasil Nazara serta Deputy of Economic Affairs Bappenas, Ministry of National Development Planning of Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti.
Gubernur BI Perry Warjiyo, Managing Director of Development Policy and Partnerships World Bank Mari Elka Pangestu dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman serta Deputy Chair Finance & Infrastructure Task Force/Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA) Arief Budiman turut pula hadir dalam forum ini.
Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan tujuan dari acara ini adalah untuk mengkomunikasikan dan mendiskusikan rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan B20 Finance & Infrastructure Task Force dan bagaimana mengimplementasikan rekomendasi tersebut untuk menghasilkan dampak yang lebih besar.
“Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi investasi pemerintah dan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur sekaligus terhadap akses pembiayaan. Untuk itu, dalam pertemuan ini para pebisnis, menkeu dan gubernur bank sentral harus berkomitmen untuk berkolaborasi mengupayakan peningkatan sumber pembiayaan untuk infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan terjangkau,” jelas Shinta, Rabu (13/7/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menyetujui langkah revitalisasi pembiayaan dan infrastruktur global yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan terjangkau perlu diakselerasi dengan keterlibatan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional.
“Hal ini sejalan dengan G20 Roadmap to Infrastructure. Mobilisasi investasi infrastruktur juga dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar wilayah. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, lembaga keuangan internasional perlu memfasilitasi melalui penyediaan trust fund guna membantu negara miskin dan berkembang,” jelas Arsjad.
Dalam kesempatan ini, Chair Finance & Infrastructure Task Force/CEO Indonesia Investment Authority (INA) Dr. Ridha Wirakusumah menyampaikan bahwa selama 10 bulan ini, gugus tugas Finance & Infrastructure yang terdiri dari 115 anggota dari 25 negara, telah merumuskan empat butir rekomendasi kebijakan yang didiskusikan bersama pada acara B20-G20 Dialogue. Rumusan final rekomendasi selanjutnya akan diajukan dalam KTT G20.
Empat rekomendasi yang dirumuskan adalah, pertama, meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai. Kedua, mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero -yakni jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer, tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.
Rekomendasi ketiga, mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas serta yang keempat, memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.
Keempat rekomendasi dari gugus tugas Finance & Infrastructure berangkat dari fakta bahwa saat ini masih terdapat sebuah kesenjangan infrastruktur, perbedaan yang signifikan antara perkiraan kebutuhan infrastruktur dan realisasi penyediaan infrastruktur.
Sebagian besar hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendanaan pemerintah dan ketidaktersediaan pembiayaan swasta untuk mengisi kesenjangan yang ada. Kesenjangan infrastruktur yang semakin besar ini, juga diperparah oleh pandemi Covid-19. Diperkirakan, kesenjangan infrastruktur secara kumulatif akan mencapai USD 10,6 triliun pada tahun 2040 di negara-negara G20 dan USD 15 triliun di seluruh dunia. Keadaan ini lebih signifikan terlihat pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
Inti dari forum dialog ini adalah sesi panel di mana Co-Chairs dari B20 Finance and Infrastructure Task Force yang mewakili perusahaan multinasional terkemuka, bersama dengan perwakilan pemerintah Indonesia akan berbagi pemikiran mereka tentang sorotan utama dari setiap rekomendasi. Sesi panel ini merupakan dialog yang terbuka bagi publik. Masyarakat yang ingin mengikuti forum ini bisa mendaftarkan diri melalui tautan ini https://bit.ly/B20G20FinaInfraTF-ONLINE.
Sesi diskusi panel pertama, dimoderasikan oleh Radju Munusamy selaku Finance and Infrastructure Task Force Policy Manager dan Partner di PwC Indonesia, yang membahas empat tema rekomendasi tersebut. Panel pertama diisi oleh Vice Chairman, ASEAN & President Commissioner, Indonesia Standard Chartered, Task Force Deputy Co-Chair Rino Donosepoetro; Head of Fiscal Policy Agency Ministry of Finance Indonesia Febrio Kacaribu dan General Manager and Head of Commercial Banking South and SouthEast Asia HSBC, Amanda Murphy.
Sesi panel kedua dengan pembahas Executive Vice President & Head of CDPQ Global & Global Head of Sustainability, Task Force Co-Chair Marc-André Blanchard; Vice President for East Asia, Southeast Asia, and the Pacific, Asian Development Bank Ahmed M. Saeed; Deputy of Economic Affairs Bappenas, Ministry of National Development Planning of Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti; Julian Smith selaku B20 Finance and Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Leader di PwC Indonesia.
Nantinya, di acara penutupan, perwakilan dari Pemerintah India yang akan melanjutkan Presidensi G20-B20 2023 akan diwakilkan oleh Chief Economic Adviser to The Government India V. Anantha Nageswaran dan dari dunia usaha-industri India akan diwakilkan oleh Member of CII National Council, Chief Executive Officer and Managing Director of L&T SN Subrahmanyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
