Bisnis.com, JAKARTA - Perlu upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mengurai persoalan pertambangan tana izin (Peti) yang tidak hanya dilakukan secara perorangan tetapi disinyalir juga dikoordinir oleh para kelompok usaha.
Selain menyoroti soal aktivitas tambang ilegal, bisnisindonesia.id juga menyajikan sejumlah berita ekonomi dan bisnis lainnya yang dikemas secara lebih menarik dan analitik.
Berikut lima berita pilihan editor bisnisindonesia.id untuk edisi Kamis (14/7)
1. MENJEGAL AKTIVITAS TAMBANG ILEGAL
Makin maraknya keberadaan pertambangan tanpa izin (Peti) perlu segera dicarikan jalan tengah agar tidak memperburuk dampak yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan ilegal ini.
Perlu upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mengurai persoalan Peti yang tidak hanya dilakukan secara perorangan, tetapi disinyalir juga dikoordinir oleh para kelompok usaha.
Bagaimanapun, persoalan Peti tidak hanya merugikan negara, tetapi sudah sangat mengganggu dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi.
2. KOLABORASI ASEAN KEMBANGKAN KONSEP REFUGIA PERIKANAN
Pengelolaan sektor perikanan yang lestari dan berkelanjutan erat kaitannya dengan penataan sumber daya dan stok ikan terutama di habitat yang terancam akibat eskploitasi berlebihan.
Sumber daya perikanan yang hidup di habitat perairan bebas tentu menyentuh batas laut antarnegara dalam satu kawasan sehingga membutuhkan koordinasi bersama dalam menata stok ikan.
Itu sebabnya Indonesia bersama negara-negara anggota Asean mengembangkan konsep Fisheries Refugia atau Refugia Perikanan yang merupakan tata kelola perikanan khususnya di tempat pemijahan dan asuhan agar stok ikan dapat terus berkelanjutan.
Indonesia sebelumnya telah menetapkan dua lokasi Fisheries Refugia, yaitu Kalimantan Barat untuk spesies udang penaeid, dan Bangka Belitung untuk cumi-cumi, berdasarkan kondisi habitat dan stok ikan yang terancam
3. PARUH KEDUA BATU BARA MEMBARA, EMITEN SIAPA PALING CUAN?
Reli harga batu yang terjadi sejak akhir juni 2022 masih berlanjut hingga memasuki pekan kedua Juli 2022. Harga emas hitam sempat menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level US$446 per ton pada awal Maret 2022.
Adapun krisis energi akibat perang Ukraina dan Rusia, diperirakan masih akan membawa harga batu bara melangit sepanjang 2022. Tak hanya itu, perubahan sejumlah aturan di dalam negeri juga diperkirakan akan menambah keuntungan bagi perusahaan produsen batu bara.
Panasnya harga emas hitam juga turut mengantarkan saham emiten pertambangan batu bara Indonesia meroket sepanjang tahun berjalan atau year-to-date (YtD). Sejumlah nama produsen batu bara kakap bahkan telah mencapai rekor harga saham tertinggi sepanjang masa tahun ini.
Menurut data Bloomberg, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) sempat menyentuh level Rp85.000 pada perdagangan saham periode 2022. Emiten batu bara milik DATO’ Low Tuck Kwong tersebut menargetkan keniakan produksi batu bara sampai dengan 60 metrik ton (MT) per tahun mulai 2023.
4. MENJAGA AKSELERASI PENJUALAN MOBIL 2022
Penjualan mobil semester pertama 2022 bertumbuh 20% (yoy) menjadi 465.000 unit. Apabila laju pertumbuhan konsistem pada paruh kedua, pasar mobil akan mencapai 1.064.640 unit, atau dipastikan pulih sepenuhnya dari dampak pandemi.
Berdasarkan data Gakindo, pertumbuhan penjualan mobil baru pada paruh pertama tahun ini terutama ditopang oleh sepuluh merek penguasa pasar terbesar yang kesemuanya mencatatkan akselerasi.
Kesepuluh merek dengan penjualan terbanyak tersebut mencakup Toyota (+21,1%), Daihatsu (+35,0%), Mitsubishi Motors (+16,5%), Honda (+9,0%), Suzuki (+0,3%), Mitsubishi Fuso (+23,6%), Isuzu (+25,0%), Hino (+47,9%), Wuling (+5,2%), dan Hyundai - HMID (+803,2%).
Bahkan, beberapa merek di antaranya melaju dengan kecepatan di atas rata-rata kecepatan pasar secara nasional. Alhasil, mereka juga berhasil memperbesar penguasaan pangsa. Demikian pula sebaliknya.
5. INDONESIA "HUKUM" MALAYSIA, SIAP SETOP KIRIM TKI KE NEGERI JIRAN
Pemerintah Indonesia dikabarkan akan "menghukum' Malaysia karena tidak memenuhi kesepakatan soal penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang kini dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium pengiriman PMI guna menuntut komitmen Malaysia pada kesepakatan penyelesaian masalah perburuhan.
Malaysia, yang bergantung pada tenaga kerja migran dari negara-negara termasuk Indonesia, terus berupaya memenuhi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sektor-sektor utama, termasuk kelapa sawit, manufaktur, dan semikonduktor.
Kedua negara sebelumnya sepakat menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.
Namun, menurut Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Kemnaker Rendra Setiawan Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan lain.
