Bisnis.com, JAKARTA – Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) mengungkapkan kisah berdasarkan dokumen rahasia mengenai perusahaan teknologi asal California Uber Technologies Inc, yang melanggar undang-undang dalam upaya memperluas ekspansinya secara global.
The Guardian memimpin penyelidikan global ke ‘Uber Files’ yang bocor, berbagi data dengan organisasi media di seluruh dunia melalui ICIJ. Lebih dari 180 jurnalis di 40 media termasuk Le Monde, Washington Post, dan BBC dalam beberapa hari mendatang akan menerbitkan serangkaian laporan investigasi tentang raksasa teknologi itu.
Pada laporannya hari ini, Senin (11/7/2022), seri investigasi tersebut menyebutkan Uber diduga menerima bantuan dalam upayanya melebarkan ekspansi selama 2013-2017 dari sejumlah politisi termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Menariknya, laporan ini juga menyoroti praktik-praktik nakal sistem teknologi informasi Uber.
Di luar negeri, pengemudi Uber kerap menjadi sasaran serangan kejam dan terkadang pembunuhan oleh pengemudi taksi yang marah. Uber di beberapa negara, selalu berjuang melawan armada taksi lain yang telah mengakar dan dimonopoli.
Uber sering mencirikan lawan-lawannya di pasar taksi yang diatur sebagai operasi "kartel".
Baca Juga
Menurut dokumen yang dipelajari oleh The Guardian, para eksekutif dan staf Uber tampaknya tidak terlalu meragukan sifat operasi mereka sendiri yang seringkali nakal.
Dalam email internal, staf merujuk pada “selain status hukum” Uber, atau bentuk ketidakpatuhan aktif lainnya terhadap peraturan, di negara-negara termasuk Turki, Afrika Selatan, Spanyol, Republik Ceko, Swedia, Prancis, Jerman, dan Rusia.
Seorang eksekutif senior menulis dalam sebuah email: “Kami tidak legal di banyak negara, kami harus menghindari membuat pernyataan antagonis.”
Eksekutif senior itu merujuk kepada taktik yang disiapkan perusahaan untuk menghindari penegakan hukum, eksekutif lain menulis dalam email perusahaan: "Kami telah resmi menjadi pirates [pembajak]."
Nairi Hourdajian, Kepala Komunikasi Global Uber, mengatakannya lebih blak-blakan dalam sebuah pesan kepada seorang rekan kerja pada 2014 silam, di tengah upaya menutup perusahaan di Thailand dan India: “Kadang-kadang kami memiliki masalah karena, yah, kami benar-benar ilegal.”
Di seluruh dunia, polisi, pejabat dan badan pengatur trasnportasi berusaha menekan Uber. Di beberapa kota, pejabat mengunduh aplikasi dan mengambil tumpangan Uber sehingga mereka dapat menindak perjalanan taksi tanpa izin, mendenda pengemudi Uber, dan menyita mobil mereka. Kantor Uber di puluhan negara berulang kali digerebek oleh pihak berwenang.
Dengan latar belakang ini, Uber mengembangkan metode canggih untuk menggagalkan penegakan hukum. Salah satunya dikenal secara internal di Uber sebagai "kill switch".
Ketika kantor Uber digerebek, para eksekutif di perusahaan tersebut dengan panik mengirimkan instruksi kepada staf TI untuk memutus akses ke sistem data utama perusahaan, mencegah pihak berwenang mengumpulkan bukti.
File yang bocor menunjukkan teknik, yang ditandatangani oleh pengacara Uber, dikerahkan setidaknya 12 kali selama penggerebekan di Prancis, Belanda, Belgia, India, Hongaria, dan Rumania.
Juru bicara mantan CEO Uber Travis Kalanick mengatakan protokol "kill switch" seperti itu adalah praktik bisnis yang umum dan tidak dirancang untuk menghalangi keadilan.
Dia mengatakan protokol, yang tidak menghapus data, diperiksa dan disetujui oleh departemen hukum Uber, dan mantan CEO Uber tidak pernah didakwa sehubungan dengan menghalangi keadilan atau pelanggaran terkait.
Juru bicara Uber mengatakan perangkat lunak “kill switch" seharusnya tidak pernah digunakan untuk menggagalkan tindakan regulasi yang sah dan telah berhenti menggunakan sistem tersebut pada 2017, ketika Khosrowshahi menggantikan Kalanick sebagai CEO.
