Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Audit Industri Sawit, Luhut: Jika Ada Pelicin, Jangan Terima!

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan data-data dari Pemda dalam rangka audit industri kelapa sawit.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 07 Juli 2022  |  20:32 WIB
Audit Industri Sawit, Luhut: Jika Ada Pelicin, Jangan Terima!
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) memberikan keterangan bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) usai pembukaan kegiatan Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di kawasan Legian, Badung, Bali, Jumat (10/6/2022). Business Matching produsen minyak sawit mentah (CPO) dan pengusaha minyak goreng curah itu dilakukan dalam rangka percepatan ekspor CPO dan minyak goreng - ANTARA FOTO - Fikri Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) memberikan data-data yang valid kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka audit industri kelapa sawit.

“Saya minta kepada seluruh pemda dapat bekerja sama dengan BPKP. Saya harap semua bupati membantu BPKP, kepala dinas perkebunan dan kepala dinas kehutanan harus bantu. Data-data yang diminta BPKP diberikan karena dari situ kita baru bisa mulai kerja. Kalau ada yang mau main-main kasih pelicin jangan terima!,” kata Luhut pada acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia pada Kamis (7/7/2022).

Luhut mengatakan industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut. Selain itu, industri ini juga merupakan penghasil eskpor terbesar.

"Saya mohon bantuannya bapak/ibu bupati, bantu pak Ateh [Kepala BPKP], kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres. Kalau ada perkebunan main-main kasih pelicin jangan mau terima," ujarnya.

Luhut merinci pemerintah terus mendata baik dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical, biodiesel). Data dan informasi tersebut diperlukan untuk pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Selain itu, Luhut mengungkapkan bahwa permasalahan masih terjadi di sisi hulu, realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267.000 ton dalam sehari.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, selain data yang diperoleh dari AKPSI, pihaknya juga tengah mengumpulkan data dari beberapa pihak. Sebab, ruang lingkup audit tata kelola industri sawit sangat luas dan melibatkan banyak stakeholder.

Menurutnya, kolaborasi pelaksanaan audit melibatkan instansi terkait seperti, Kejaksaan Agung, Perwakilan BPKP di 29 provinsi, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran) dan Polri.

“Ruang lingkup audit yang dilakukan tim gabungan dengan Kejagung RI meliputi perkebunan, pabrik CPO, pabrik turunan CPO, distribusi produk CPO dan turunannya, ekspor serta penggunaan dana pungutan ekspor,” ujar Ateh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Luhut Pandjaitan sawit minyak sawit kelapa sawit
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top