Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini 5 Rumah Sakit yang Uji Coba Kelas Standar BPJS Kesehatan

Rencana uji coba kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan akan dilakukan di 5 rumah sakit pada Juli 2022.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 05 Juli 2022  |  16:37 WIB
Ini 5 Rumah Sakit yang Uji Coba Kelas Standar BPJS Kesehatan
Ilustrasi - Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif Covid-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan segera melaksanakan uji coba kelas standar di 5 rumah sakit vertikal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan uji coba tersebut dalam rangka untuk mengetahui apakah kelas rawat inap standar atau KRIS dapat diterapkan di rumah sakit Indonesia atau tidak. Selain itu, juga untuk melihat dampak yang terjadi dari penerapan standar tersebut.

"Yang kami inginkan adalah untuk uji coba kira-kira untuk kami ketahui sebetulnya KRIS ini dapat tidak diterapkan di rumah sakit? Bagaimana dampaknya pada mutu layanan, penerimaan, ataupun kesiapan RS itu sendiri," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan DJSN, Senin (4/7/2022). 

Pada dasarnya, penerapan KRIS dan KDK ini adalah amanah dari UU No. 40/2004 tentang SJSN. Dalam pasal 23 ayat 4 berbunyi, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Sementara itu, kelima rumah sakit yang akan telah sesuai kriteria dan akan melakukan uji coba kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan KRIS, yaitu RSUP Kariadi Semarang, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene meminta kepada pembuat regulasi dan dalam pelaksanaannya nanti agar penerapan KRIS ini harus sempurna. Adanya kriteria tertentu jangan sampai penerapan KRIS yang bertujuan meningkatkan pelayanan, malah akan menyebabkan masalah.

"Seperti yang dikhawatirkan sejumlah anggota komisi tadi, jangan [penerapan KRIS ini] malah menambah penumpukan (pasien) karena ketidaksiapan ruang atau tempat tidur pasien," ujar Felly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan rumah sakit kementerian kesehatan
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top