Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sebut Tak Akan Ada Lagi Pemutihan Pajak, Konsistensi Pemerintah Diuji

Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji untuk tidak akan lagi menerbitkan program pemutihan pajak.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 03 Juli 2022  |  14:15 WIB
Sebut Tak Akan Ada Lagi Pemutihan Pajak, Konsistensi Pemerintah Diuji
Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (20/6/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Konsistensi pemerintah diuji untuk tidak lagi menggelar pemutihan pajak setelah baru saja menyelesaikan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan tax amnesty jilid 2 juga pada 2017 lalu menggelar Tax Amnesty.

Kini, setelah dua program bergulir, pemerintah kembali berjanji tidak akan menerbitkan kebijakan pemutihan pajak. Pada 7 tahun lalu, tepatnya pada 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo dengan lugas menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan pengampunan pajak satu-satunnya. Progam itu dinamai tax amnesty, yang kemudian mnarik perhatian banyak wajib pajak.

"Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Jadi, tax amnesty adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Yang mau gunakan silakan, yang tidak maka hati-hati," ujar Jokowi kala itu.

Nyatanya, 5 tahun kemudian atau pada 2021 pemerintah menyatakan akan menggelar PPS. Pokok kebijakannya setali tiga uang, wajib pajak yang melaporkan atau mengungkapkan hartanya akan memperoleh tarif pajak khusus—jauh lebih rendah dari tarif jika terkena sanksi ketidakpatuhan pelaporan harta.

Masyarakat kerap menyebut PPS sebagai tax amnesty jilid II atas kesamaan yang ada. Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya bersikukuh bahwa PPS bukanlah pengampunan pajak, bahkan dalam beberapa kesempatan anak buahnya sampai menjelaskan panjang lebar soal kenapa PPS tak layak disebut tax amnesty kedua.

PPS pun kemudian berlangsung pada 1 Januari 2022, sesuai rencana dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPS berlangsung selama enam bulan, atau berakhir pada 30 Juni 2022.

Menteri Sri Mulyani telah menggelar konferensi pers mengenai hasil pelaksanaan PPS pada 1 Juli 2022. Tepat pada tanggal yang sama, tujuh tahun setelah Jokowi menyatakan tidak akan ada tax amnesty kedua, Sri Mulyani pun menyebut bahwa tidak akan ada lagi pelaksanaan PPS atau program serupa.

"Kami tidak akan lagi memberikan program pengampunan pajak," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers itu, Jumat (1/7/2022).

Pemerintah merasa cukup percaya diri untuk tidak lagi melakukan program pengampunan pajak, karena katanya telah mengantongi segudang data internal dan eksternal, serta pertukaran informasi (automatic exchange of information/AEoI) dengan negara-negara lain mengenai data aset atau harta kekayaan seseorang. Dengan itu, jumlah harta 'tersembunyi' yang tidak kena pajak akan semakin sedikit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi sri mulyani pemutihan pajak kendaraan jawa timur Tax Amnesty program pengungkapan sukarela
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top