Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Cekak! Ditjen Perumahan PUPR Tak Alokasikan Anggaran untuk IKN

Ditjen Perumahan PUPR mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk menggarap proyek pembangunan IKN Nusantara.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 28 Juni 2022  |  20:47 WIB
Dana Cekak! Ditjen Perumahan PUPR Tak Alokasikan Anggaran untuk IKN
Konsep Ibu Kota Negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan alokasi anggaran pada tahun depan tidak mencukupi untuk menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,93 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari yang diusulkan sebesar Rp8,7 triliun.

Sementara itu, alokasi anggaran 2023 juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2022 senilai Rp6,96 triliun.

“Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, ibu kota negara dan sebagainya, dengan keterbatasan alokasi anggaran maka belum teralokasi,” ujar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (28/6/2022).

Iwan memaparkan, pembangunan di IKN pada dasarnya masuk sebagai salah satu isu strategis pada 2023 pada bidang perumahan.

Adapun, pihaknya akan memberikan dukungan penyediaan perumahan ASN di IKN. Di samping itu, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR akan menyusun perencanaan konsep perumahan ASN di IKN.

Dengan keterbatasan tersebut, maka pagu indikatif 2023 akan dialokasikan untuk pembangunan rumah susun Rp1,88 triliun, dan rumah swadaya Rp2,721 triliun.

Iwan memaparkan, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk bantuan prasarana umum rumah umum senilai Rp407 miliar dukungan manajemen dan output nonfisik senilai Rp519 miliark dan pembangunan rumah khusus Rp404 miliar.

“Prioritas penanganan ditjen perumahan ini meliputi yang pertama adalah antisipasi kegiatan yang diusulkan menjadi kegiatan myc, identifikasi kegiatan prioritas 2023, direktif presiden dan direktif menteri, penanganan bencana, aspirasi kunjungan kerja, penanganan kemiskinan ekstrem, pembangunan IKN, dan kegiatan yang 6 bersifat prioritas,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perumahan Kementerian PUPR pupr IKN
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top