Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan alokasi anggaran pada tahun depan tidak mencukupi untuk menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,93 triliun. Jumlah itu lebih rendah dari yang diusulkan sebesar Rp8,7 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran 2023 juga tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2022 senilai Rp6,96 triliun.
“Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, ibu kota negara dan sebagainya, dengan keterbatasan alokasi anggaran maka belum teralokasi,” ujar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa (28/6/2022).
Iwan memaparkan, pembangunan di IKN pada dasarnya masuk sebagai salah satu isu strategis pada 2023 pada bidang perumahan.
Adapun, pihaknya akan memberikan dukungan penyediaan perumahan ASN di IKN. Di samping itu, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR akan menyusun perencanaan konsep perumahan ASN di IKN.
Baca Juga
Dengan keterbatasan tersebut, maka pagu indikatif 2023 akan dialokasikan untuk pembangunan rumah susun Rp1,88 triliun, dan rumah swadaya Rp2,721 triliun.
Iwan memaparkan, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk bantuan prasarana umum rumah umum senilai Rp407 miliar dukungan manajemen dan output nonfisik senilai Rp519 miliark dan pembangunan rumah khusus Rp404 miliar.
“Prioritas penanganan ditjen perumahan ini meliputi yang pertama adalah antisipasi kegiatan yang diusulkan menjadi kegiatan myc, identifikasi kegiatan prioritas 2023, direktif presiden dan direktif menteri, penanganan bencana, aspirasi kunjungan kerja, penanganan kemiskinan ekstrem, pembangunan IKN, dan kegiatan yang 6 bersifat prioritas,” ungkapnya.
