Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pemerintah hingga Mei 2022 tercatat sekitar sepertiga dari pagu anggaran. Dalam APBN tahun ini, target belanja adalah Rp2.714,2 triliun.
Lebih rinci, sepanjang lima bulan pertama tahun ini, anggaran belanja baru terserap 34,6 persen dari pagu yakni Rp938,2 triliun, atau 6,9 persen bila dirata-ratakan setiap bulan. Realisasi per Mei 2022 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp653,9 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp284,3 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 1 persen secara tahunan, sedangkan TKDD turun 4,6 persen.
"Belanja ini termasuk untuk pembayaran THR, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan penyaluran bansos ke masyarakat. Juga termasuk untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan jaminan kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (23/6/2022).
Dia menyebut bahwa belum selesainya pandemi membuat Kementerian Kesehatan masih mencatatkan belanja untuk klaim pasien Covid-19 senilai Rp16,2 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp2 triliun, dan vaksinasi Rp1,9 triliun. Hal tersebut masuk dalam catatan belanja kementerian dan lembaga, yang totalnya mencapai Rp319,2 triliun.
Sementara itu, belanja non-kementerian dan lembaga didominasi oleh pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Sri Mulyani menjabarkan bahwa biaya subsidi energi seperti untuk BBM, LPG, dan listrik mencapai Rp65,24 triliun, sedangkan kompensasi BBM menelan biaya Rp18,1 triliun.
"Ini angka yang sangat besar untuk kompensasi barang-barang yang mengalami kenaikan harga [secara global], tetapi di dalam negeri tidak mengalami kenaikan [karena adanya subsidi dan kompensasi]," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga
Pemerintah pun mencatatkan belanja untuk program Kartu Prakerja senilai Rp3,8 triliun, pembayaran iuran bagi 84,9 juta peserta PBI BPJS Kesehatan senilai Rp16,9 triliun, hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,3 juta penerima senilai Rp6 triliun.
Sri Mulyani menggarisbawahi realisasi transfer ke daerah (TKD) per Mei 2022 senilai Rp284,25 triliun yang turun 4,6 persen dari tahun lalu. Sayangnya, ketika transfer dari pusat ke daerah itu terkoreksi, realisasi belanja pemerintah daerah juga ternyata turun hingga 9,4 persen.
"Ini yang menjadi persoalan, bagaimana APBD belum juga mendorong untuk pemulihan ekonomi, sama seperti yang [pemerintah] pusat kami juga merasa belanja ini belum sepenuhnya terealisasi. Transfer [ke daerah] mengalami penurunan, ternyata belanjanya juga lambat," katanya.
Meskipun begitu, Sri Mulyani meyakini bahwa penurunan belanja tidak akan mengganggu langkah konsolidasi fiskal APBN, terutama karena penerimaan pun mencatatkan kenaikan. Dia yakin bahwa defisit APBN akan lebih rendah dari target awal 4,85 persen.
"APBN 2022 sebetulnya didesain pada akhir tahun akan defisit. Namun, dilihat dari situasi Mei yang masih surplus [di antaranya karena penerimaan naik dan belanja turun], kami berharap pada akhir tahun defisitnya tidak akan sebesar Rp868 triliun [atau 4,85 persen], bisa turun cukup signifikan," kata Sri Mulyani.
