Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut bahwa dirinya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani permasalahan konflik agraria dan sertifikasi tanah yang masih terjadi saat ini.
"Tadi Pak Presiden menyampaikan, pertama menyelesaikan konflik agraria. Saya baca di Wakatobi, Presiden menyampaikan arahan banyak terjadi pedang-pedangan, banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih, oleh karena itu, ini harus diselesaikan secara maksimal, secepat mungkin, sebanyak mungkin," katanya di Istana, Rabu (15/6/2022).
Dia melanjutkan, permasalahan kedua yang harus diselesaikan adalah proses sertifikasi tanah. Menurutnya, Presiden mengarahkan agar program sertifikasi tanah dilanjutkan semaksimal mungkin hingga 2024. Kepala Negara mengatakan, sambung Raja, salah satu masalah utama yang harus diselesaikan adalah mafia tanah.
Jokowi pun mendorong supaya ada proses transparansi dalam semua proses.
"Karena sekali lagi kepemimpinan Presiden Jokowi adalah kepemimpinan yang melayani. Oleh karena itu, proses yang sederhana, transparan, dan melayani, itu pesan Pak Jokowi yang nanti akan dieksekusi secara langsung oleh Pak Menteri dan saya akan membantu mengeksekusinya," tutur Wamen.
Raja Juli pun mengaku terdapat ego sektoral dalam penyelesaian permasalahan mafia tanah sehingga diperlukan kolaborasi seluruh kementerian dan pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga
“Oleh karena itu kerja sama antarkementerian dan kelembagaan ini menjadi kata kunci dalam menyelesaikan persoalan masalah agraria. IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara salah satunya jadi konflik agraria dan salah satu yang fokus Pak Jokowi dan juga IKN," ujarnya.
Tidak hanya itu, Raja mengutarakan pandangannya lantaran ditunjuk untuk menggantikan posisi dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra. Menurutnya, Surya Tjandra adalah seorang kader PSI yang sangat baik.
"Tentu Pak Presiden memiliki cara penilaian sendiri, dan saya kira Pak Presiden sangat puas dengan pekerjaan beliau. Mungkin ada tugas-tugas khusus yang akan diberikan Presiden kepada Surya Tjandra, nanti kita tunggu lebih lanjutnya," katanya.
Sebelum dilantik menjadi Wamen ATR, Raja Juli Antoni dikenal sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelum menjadi politisi PSI, pria kelahiran Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977, ini merupakan politisi dari PDIP.
Pada 2009, Raja Juli Antoni pernah mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang dan Majalengka). Namun pencalonannya saat itu kalah.
Sepuluh tahun kemudian atau pada Pilpres 2019, dirinya didapuk menjadi Wakil Sekretaris Timses Jokowi-Maruf hingga menjadi Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Maruf Amin. Selain dikenal sebagai politisi, Raja Juli Antoni juga merupakan seorang intelektual muda yang aktif di bidang hukum dan organisasi Muhammadiyah.
Raja Juli Antoni tercatat menjadi Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) pada tahun 2000-2022. Kemudian pada 2005-2009, Raja Juli Antoni dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institut, satu lembaga yang didirikan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah almarhum Buya Syafii Maarif.
Raja Juli Antoni juga pernah menjabat sebagai Direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII). Dia bahkan pernah menjadi kandidat calon Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2015-2020, namun mengundurkan diri lantaran mengaku ingin fokus di PSI.
