Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar belanja APBN sebesar Rp2.417 triliun dan belanja APBD sebesar Rp1.197 triliun tidak digunakan untuk membeli produk-produk impor, melainkan untuk produk dalam negeri (PDN).
Dia mengaku sedih jika uang APBN triliunan rupiah tersebut dibelanjakan produk impor. Padahal, uang tersebut adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak, baik itu PPn, PPh, Ekspor, atau PNBP, yang dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah.
"Ini APBN dan APBD, lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya, lapangan kerjanya yang dapat ya negara lain," kata Jokowi mengutip siaran pers, Selasa (14/6/2022).
Menurut Jokowi, APBN dan APBD pemerintah harus memiliki tiga hal penting yaitu nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan belanja yang efisien.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) melakukan pengawasan dan pengawalan program belanja produk dalam negeri agar berhasil.
Jokowi menyampaikan bahwa dirinya telah mengecek sejumlah peralatan yang sudah ada substitusi impornya. Namun, dia melihat masih banyak yang membeli versi impor. Dengan demikian, dia memerintahkan agar PDN menjadi pilihan utama, apapun alasanya.
Baca Juga
Dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, yang digelar hari ini, Selasa (14/6/2022), Jokowi membandingkan sejumlah alat seperti mesin jahit low speed.
Mesin jahit low speed impor, dibanderol dengan harga Rp13 juta sementara lokal Rp12,8 juta. Kemudian, alat mekanik impor yang harganya Rp22,9 juta, sementara produk buatan dalam negeri harganya Rp28 juta.
"Jangan alasannya lebih murah. Karena nilai tambahnya untuk dalam negeri, membuka lapangan kerja dalam negeri. Beli PDN sehingga lapangan kerja semakin banyak karena kita beli produk dalam negeri," tegas Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar APIP mengawal secara konsisten komitmen belanja PDN agar memenuhi target belanja dalam negeri. Selain itu, Jokowi menegaskan agar peningkatan belanja PDN harus berhasil untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
