Merebaknya pemberitaan terkait pengenaan tiket masuk ke bangunan Candi Borobudur sontak memicu kontroversi di kalangan publik. Pasalnya, harga tiket naik ke bangunan candi mencapai Rp750.000 bagi wisatawan domestik dan US$100 untuk wisatawan mancanegara dinilai terlalu mahal. Adapun, tiket masuk kawasan candi masih berkisar Rp50.000 untuk wisatawan domestik dan US$25 untuk wisatawan mancanegara.
Wacana pemerintah memberlakukan tiket masuk ke bangunan candi ditengarai oleh membeludaknya pengunjung ke area Candi Borobudur. Kapasitas pengunjung Candi Borobudur hanya berkisar 128 orang per hari atau 21.120 orang per tahun. Pada 2018 saja, pengunjung Candi Borobudur hampir mencapai 4 juta orang per hari (Rachmat et al., 2021).
Banyaknya pengunjung ke Candi Borobudur yang melebihi kapasitas, tentunya mengancam keberlangsungan konservasi situs bersejarah tersebut. Terlalu banyaknya pengunjung ke bangunan candi dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap fisik candi. Berdasarkan kajian Balai Konservasi Borobudur menyatakan bahwa batuan Candi Borobudur mengalami keausan atau penipisan hingga 1,8 cm setiap dikunjungi oleh 50 juta pengunjung.
Selain itu, pada saat musim liburan, ledakan pengunjung menimbulkan kepadatan dan kebisingan sehingga menurunkan kualitas pengalaman pengunjung. Fenomena yang terjadi tersebut berkaitan dengan over tourism. Over tourism merupakan situasi di mana dampak pariwisata pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu telah melebihi ambang batas kapasitas fisik, ekologis, sosial, ekonomi, psikologis, dan politik.
Daerah yang telah mengalami over tourism akan mengalami berbagai permasalahan seperti makin banyaknya warga setempat yang terganggu akibat terlalu ramainya pengunjung, terjadinya penurunan kualitas pengalaman wisatawan, terbebaninya infrastruktur, terjadinya kerusakan alam, dan terancamnya warisan budaya.
Selain di Candi Borobudur, fenomena over tourism mulai terjadi di daerah pariwisata utama seperti Provinsi Bali. Dengan jumlah penduduk Bali saat ini telah mendekati 4,5 Juta jiwa ditambah lagi dengan kehadiran wisatawan sebanyak 15,8 Juta jiwa, sementara luas pulau hanya 5.780 Km2 sehingga memiliki keterbatasan dalam hal daya dukung dan daya tampung. Kondisi overtourism di Bali tecermin dari makin padatnya lalu lintas, banyaknya sampah dan kekurangan air bersih di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Baca Juga
LANGKAH MITIGASI
Dalam jangka pendek, sebetulnya masih ada opsi selain mengenakan tiket masuk yang harganya dinilai terlalu mahal tersebut dengan cara menentukan kuota harian pengunjung. Wisatawan dapat mengatur jadwal kedatangannya dari jauh-jauh hari sebagaimana membeli tiket kereta ataupun pesawat. Jika pun tetap dikenakan harga, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat.
Dalam jangka panjang, sebaiknya berbagai pemangku kepentingan di setiap daerah wisata membuat suatu early warning tool yang akan memudahkan upaya pencegahan jika terjadi overtourism. Alat ini akan mengukur ketiga aspek seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial di berbagai destinasi wisata.
Dalam aspek lingkungan misalnya, kita dapat mengukur dari kepadatan infrastruktur, kepadatan wisatawan di tempat wisata, polusi yang ditimbulkan, kerusakan lingkungan dsb. Sedangkan untuk aspek ekonomi kita dapat mengukur dari perkembangan inflasi barang dan jasa, ulasan negatif dari wisatawan dsb. Untuk aspek sosial kita dapat mengukur dari jumlah penduduk yang termarjinalkan, kenaikan tingkat kriminalitas, konflik sosial yang terjadi, perubahan budaya, dan atraksi akibat komersialisasi dsb.
Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, tentunya harus didukung oleh ketersediaan data yang akurat. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk penguatan basis data. Sebab, data-data tersebutlah yang nantinya akan membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan lain dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.
Upaya lain yang juga harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah strategi dari yang sebelumnya mass tourism menjadi high quality tourism. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan segmen wisatawan. Segmentasi ini dilakukan semata-mata untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kualitas pariwisata di suatu daerah.
Bhutan merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pariwisata “High Value. Low Impact”. Kebijakan tersebut mengharuskan setiap wisatawan memenuhi paket harian minimum yakni US$200 per orang per malam dan US$250 khusus untuk bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, dan November. Berkat kebijakan tersebut, Bhutan berhasil meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata, meski jumlah kunjungan rendah.
Ke depan, pariwisata Indonesia sebaiknya mengedepankan kualitas wisata itu sendiri di samping sekadar kuantitas kunjungan wisatawan. Warisan budaya serta keindahan alam Indonesia yang unik merupakan aset yang perlu dijaga keberlanjutannya baik dari segi lingkungan, sosial, serta ekonominya.
